Iklan Atas Artikel
Jadwal Sidang Perdana Di Pengadilan Negeri Batam.

Batam – Satu hari jelang sidang perdana atas gugatannya terhadap Presiden Republik Indonesia (RI) dan 6 tergugat lainnya, Akhmad Rosano (Warga Batam) selaku penggugat mengharapkan sidang gugatan tersebut dapat berjalan dengan lancar serta dapat memberikan pemahaman bagi seluruh masyarakat Batam.

“Semoga berjalan lancar lah dan dengan gugatan yang kita lakukan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat Batam, terkait apa saja masalah yang ada di Batam tapi pemerintah pusat belum memberikan kepastian itu,” Ujar Rosano.

Tak Bentuk PP Yang Mengatur Hubungan Kerja Pemko Dan BP Batam, Presiden RI Digugat, Rosano: Batalkan Rencana Ex-officio

Advertise!Iklan Dalam Artikel

Gugatan yang dimaksudkan dia, Terkait adanya sebuah perbuatan melawan hukum serta perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh pemangku kebijakan, untuk memberikan kepastian hukum di kota Batam.

Dimana, Batam yang ditetapkan sebagai daerah otonom sejak tahun 1999 dan 12 bulan sejak penetapan tersebut, seharusnya pemerintah pusat segera membuat peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang hubungan kerja antara Pemko Batam dengan BP Batam, agar terciptanya sebuah kepastian dan menciptakan harmonisasi kepada keduanya tersebut.

“Itukan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan. jadi Joko Widodo selaku Presiden RI saat ini, harusnya segera bentuk PP itu dan jangan biarkan Mangkrak hingga 20 tahun,” Ucapnya.

Presiden RI Digugat?, PH Penggugat: Bentuk PP Mengatur Hubungan Kerja Pemko Dan BP Batam Lebih Baik Ketimbang Ex-officio

Berbagai persoalan serta ketidakpastian hukum dikota Batam serta Harmonisasi Pemko Batam dengan BP Batam, menurutnya, akibat tidak terbentuknya PP tersebut. ” Kita dukung pemerintah pusat untuk segera melakukan pembenahan dikota Batam dengan membentuk PP tersebut. bukan Mala berencana merealisasikan Ex Officio yang dapat menambah permasalahan di kota Batam,” Kata Rosano melalui pesan WhatsAppnya, Minggu/25/8/19.

Dengan register perkara nomor 179/Pdt.G/2019/PN Btm. Selain Presiden RI selaku tergugat, turut tergugat juga Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepri, Ketua DPRD Kepri, Walikota Batam, Ketua DPRD Batam, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dimana, sidang pertama dua warga Batam melawan 7 pemangku kebijakan tersebut akan digelar pada Senin, 26 Agustus 2019, Pukul 10:00 Wib. Dengan ruang sidang Mudjono,S.H.

Presiden RI Dan 7 Pemangku Kebijakan Digugat 2 Warga Batam?

Sementara itu, Dilansir dari Rasio, Humas PN Batam, Taufik Abdul Halim Nainggolan SH membenarkan bahkan pekan depan mengagendakan sidang gugatan terhadap Presiden RI Jokowi serta Mentri Dalam Negeri RI.

“Ada 7 tergugat salah satunya Presiden RI Jokowi dan sudah disurati penggugat dan tergugat,” Ungkapnya

“Pihak Pengugat akan dipanggil dan wajib hadir sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, begitu juga tergugat,” Kata Taufik.

Sebelumnya juga, Amir Mahmud selaku penasehat hukum dari kedua Penggugat berharap, Apa yang menjadi subtansial gugatan Kleinnya tersebut dapat selesai di tahapan Mediasi.

“Kita berharap sampai dimediasi saja. Dan pemerintah pusat segera membentuk PP yang telah diperintahkan oleh undang-undang serta membatalkan rencana Ex-Officio tersebut,” Ucapnya.(*)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.