Iklan Atas Artikel

Otoritasnews.co.id, Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali mengagendakan pemeriksaan saksi untuk tersangka Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun.

Saksi yang diperiksa KPK yakni Johanes Kennedy Aritonang (Bos Panbil Group).

Advertise!Iklan Dalam Artikel

“Johanes Kennedy Aritonang diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NBU hari ini,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada Kabarbatam.com, Jumat (9/8/2019).

Febri mengatakan, pemeriksaan terhadap saksi untuk mendalami proses perizinan terkait dengan perkara dugaan suap izin prinsip dan gratifikasi dengan tersangka NBU.

“Diagendakan untuk diperiksa hari ini oleh penyidik KPK,” ujarnya. Sebelumnya, KPK juga mengagendakan memeriksa beberapa saksi lainnya. Kemarin, KPK menjadwalkan memeriksa 5 orang saksi.

Dari lima orang saksi yang akan diperiksa tersebut, empat saksi untuk tersangka Gubernur Kepri nonaktif tidak hadir.

Keempat saksi yang tidak memenuhi panggilan KPK tersebut, kata Febri, yaitu; BJ, RA, NNU (anggota DPRD Kab Karimun), EFA (PNS Pemprov Kepri).

“Pemeriksaan terhadap para saksi akan dijadwalkan ulang pejan depan,” kata Febri kepada Kabarbatam.com, Kamis (8/8/2019).

OTT Gubernur Kepri, KPK Periksa Bos Panbil Dan Hartono Harbor Bay

Satu orang saksi yang memenuhi panggilan KPK yakni Juniarto, SE. MM. Juniarto adalah Kasubag Akomodasi dan Transportasi Sekretariat Biro Umum Pemprov Kepri.

Penyidik KPK memeriksa saksi Juniarto, kemarin. “Penyidik KPK, mendalami keterangan saksi terkait pengetahuan saksi tentang dugaan penerimaan gratifikasi oleh Gubernur Kepulauan Riau,” pungkas Febri.

Namun dari berapa saksi yang diperiksa, tentunya publik bertanya-tanya. Mengapa bos Panbil Group diperiksa KPK?, Namun kuat dugaan Pemeriksaan tersebut terkait pula pada proyek yang berada di wilayah tanjung Sauh Batam. Dimana Panbil Group sebagai pihak yang disebut-sebut sebagai pengembang wilayah tersebut, dan Reklamasi ataupun tambang pasir laut di wilayah Meral kabupaten Karimun diduga juga milik Panbil Group untuk menyuplai paris laut ke wilayah Tanjung Sauh Batam.

Tanjung Sauh Batam yang menurut informasi tidak masuk dalam RZWP3K, dalam pengembangan tersebut terbilang sebagai proyek yang diduga sarat akan Kepentingan pemangku kebijakan. Sebab diketahui bos Panbil Group juga salah satu penasehat Ekonomi Gubernur Kepri Non Aktif.

Tidak hanya itu saja, menurut informasi yang dihimpun media ini, Dalam Pengembangan Pulau Tanjung Sauh Batam sebelum mendapatkan izin pengembangan dari Gubernur Kepri Non Aktif, diduga juga mendapatkan rekomendasi dari Walikota Batam.

Surat Walikota Batam Terkait Persetujuan Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Di Pulau Tanjung Sauh Batam.

Selain itu, untuk pulau Tanjung Sauh Batam, Walikota Batam melalui surat bernomor 69/050/II/2018, Pada 20 February 2018, dimana Walikota Batam menulis sebuah Persetujuan Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di pulau Tanjung Sauh Batam. Dimana surat tersebut di tujukan kepada Gubernur Kepri Non Aktif Nurdin Basirun.

Teka-teki pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Wali kota Batam bersama Johanes Kennedy Aritonang (Bos Panbil Group) semakin menarik untuk di telusuri, apakah pemeriksaan keduanya itu bukan terkait proyek yang berada di wilayah tanjung piayu Dan apakah ada hubungannya dengan proyek di Pulau tanjung sauh Batam ataupun terkait wilayah proyek lainnya di wilayah kepulauan Riau?, Hal ini masih menyisakan tanda tanya besar.

KPK Ke kepri, Reklamasi Di Meral Karimun Stop Dadakan ?

Sebelumnya, KPK juga mengangendakan memeriksa  Kok Meng. Namun saksi tersebut tidak memenuhi panggilan KPK sehingga komisi anti rasuah tersebut kembali menjadwalkan pemeriksaan Kok Meng Senin pekan depan.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah memeriksa lebih dari 26 orang saksi terkait kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.

Selain kasus suap izin prinsip, KPK juga mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh Gubernur Kepulauan Riau nonaktif NBU. Dalam perkara dugaan suap izin prinsip, KPK telah menetapkan empat orang tersangka.(*)

Iklan Bawah Artikel

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.