Iklan Atas Artikel

Otoritasnews.co.id – Sehubungan dengan proses pemilihan Wakil gubernur DKI, selepas pengunduran diri Sandiaga Uno yang maju menjadi Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 yang lalu.

Hingga detik ini belum juga ada kejelasan soal agenda digelarnya Rapat Paripurna pemilihan Wakil Gubernur yang lowong pejabatnya selama setahun lebih.

Advertise!Iklan Dalam Artikel

Menyangkut hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta mendesak pimpinan DPRD DKI Jakarta agar segera mengagendakan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta, agar bisa segera mengesahkan tata tertib (tatib) pemilihan Wakil Gubernur DKI yang sudah dituntaskan oleh Panitia Khusus (Pansus) dan pemilihan bisa segera dilaksanakan dalam rapat paripurna.

“Tatib pemilihan Wakil Gubernur DKI sudah dituntaskan oleh Pansus pemilihan dan sudah diserahkan kepada pimpinan DPRD DKI seminggu yang lalu, sebaiknya segera dilaksanakan Rapimgab guna mengesahkan tatib tersebut. Sehingga rapat paripurna bisa diselenggarakan dalam waktu yang cepat,” kata Taufiqurrahman Ketua Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta kepada Otoritasnews.co.id melalui pesan ponselnya Senin (22/7/2019).

Taufiq, yang juga sebagai salah satu anggota pansus pemilihan Wakil Gubernur DKI. menegaskan, pemilihan Wakil Gubernur DKI. Gubernur DKI memiliki tupoksi strategis yang jelas dalam peraturan perundangan, sehingga tidak bisa dibiarkan kosong terlalu lama. Peran yang diemban oleh wakil gubernur adalah menjalankan tugas seremonial dan menggantikan gubernur pada kesempatan tertentu. Bukan hanya itu, wakil gubernur juga memiliki sejumlah tugas khusus sebagaimana mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jelas Taufik.

“Seperti yang kita tau bahwa tugas wakil gubernur itu ada yang berkaitan dengan hal-hal khusus, seperti memimpin tim anti narkotika di daerah, menindaklanjuti laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), serta mengawasi kinerja pemerintah daerah. Hal-hal seperti ini bukan hal yang sederhana yang bisa dibiarkan terlalu lama tanpa penanggung jawabnya,” tegas Taufiq.

Fungsi pengawasan menjadi salah satu tugas wakil gubernur yang perlu digarisbawahi. Dalam Pasal 66 UU Pemerintahan Daerah, memang disebutkan bahwa wakil gubernur perlu memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah. Selain itu, wakil gubernur juga berkewajiban memberi saran dan pertimbangan kepada gubernur terkait pelaksanaan pemerintahan daerah.

Senada dengan Taufiq, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah (PPSKD) Partai Demokrat DKI Jakarta Reza mengatakan, bahwa terlalu lamanya lowongnya Wakil Gubernur dalam Pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta, bisa mengakibatkan kosongnya check & balances di dalam internal Pemerintahan. Dan DPRD DKI sebagai pihak yang seharusnya melakukan pemilihan, jangan pula menghambat proses ini sebagai bahan tawar menawar politik.

“DKI Jakarta sudah harus segera memiliki Wakil Gubernur. Selain perannya yang memang cukup krusial di tengah begitu banyaknya persoalan yang harus diselesaikan di DKI Jakarta yang pasti sulit jika dikerjakan sendirian oleh Gubernur,” kata Reza menegaskan.

Reza juga mengingatkan DPRD DKI juga tidak perlu melakukan manuver memperlambat prosesnya karena kepentingan partai pimpinan DPRD DKI. Biarkan usulan calon Wakil Gubernur DKI dilakukan oleh Partai pengusung pemenang Pilgub DKI 2017 lalu (PKS & Gerindra), jangan diperkeruh dengan kesengajaan memperlambat prosesnya,” imbuh Reza menanggapi situasi proses pemilihan Wakil gubernur DKI yang ada saat ini.

Dia kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Wakil Gubernur yang mundur memang bisa digantikan orang lain melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Usulannya sendiri datang dari partai politik maupun gabungan partai politik pengusung. Adapun partai politik pengusung atau gabungannya dapat mengusulkan hingga dua calon wakil gubernur pengganti.

“Dalam UU no 10 Tahun 20016, diatur bahwa pengisian kekosongan jabatan sedianya dilakukan jika sisa masa jabatannya masih lebih dari 18 bulan terhitung sejak jabatan itu ditinggalkan. Jadi ini harus segera dilaksanakan segera menurut saya,” pungkasnya. (daus)

Iklan Bawah Artikel

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.