Iklan Atas Artikel
Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak Walikota Batam Jabat Ex-officio Kepala BP Batam.

Batam – Puluhan Massa Mahasiswa Cipayung kota Batam berunjuk rasa didepan kantor Walikota Batam. Jumat, (4/10). Mereka menuntut agar pemerintah pusat membatalkan walikota Batam menjabat Ex-Officio BP Batam.

Ketua PMII kota Batam, Wiradi Putra mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk menolak HM Rudi menjabat di dua instansi yang berbeda. “Kami menolak Walikota Batam diangkat menjadi Ex-Offficio, karena tidak sesuai dengan UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan,” kata Wirda Putra selaku ketua PMII Kota Batam saat berorasi.

Asiah Toha: Batam paska Ex-Officio?

Advertise!Iklan Dalam Artikel

Selain itu, Ia juga mengatakan dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam beleid ini mengamanatkan tidak boleh Kepala Daerah merangkap jabatan sesuai dengan pasal 76 h.

“ Pasal 77 poin 1 yang berbunyi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apapun sebagai mana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf c dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota,” Ungkapnya

Wakil Walikota Batam Temui Mahasiswa Yang Sedang Unjuk Rasa di Depan Kantor Pemko Batam.

Selang beberapa lama Mahasiswa melakukan aksi. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad. datang menemui mahasisiwa.

“Pejabat negara tidak boleh memegang jabatan negara lainnya, yang dimaksud dengan pejabat negara itu mulai dari presiden sampai wakil walikota,” ungkapnya.

Dalam hal ini, BP Batam dikatakan Amsakar tidak termasuk dalam kategori tersebut.

“Ini adalah amanah yang diberikan oleh negara kepada Walikota Batam, bukan Walikota Batam sendiri yang membuat regulasi agar dia menjabat sebagai Ex-Officio,” kata Amsakar.

Surat Pernyataan Sikap Mahasiswa Yang Unjuk Rasa Menolak Walikota Batam Ex-officio Kepala BP Batam.

Setelah mahasiswa bertemu dengan Wakil Walikota Batam, mahasiswa mengatakan akan berkoordinasi dengan Cipayung pusat untuk menindaklanjuti rangkap jabatan yang dilakukan oleh Walikota Batam.

Pantauan media ini dilapangan, para Demonstrasi menggelar aksinya, berjalan dengan kondusif dengan pengamanan satpol PP dan polisi.

Sebelumnya juga, Ombudsman RI (ORI) juga menyoroti terkait Walikota jabat ex-officio kepala BP Batam, ORI menilai, Penunjukkan Wali Kota Batam sebagai ex officio akan berimplikasi yuridis dan ekonomis. Menurut Ombudsman, kriteria Kepala BP Batam mestilah yang paham dengan tugasnya terutama dalam mengelola segala kewenangan BP Batam termasuk lahan, pelabuhan, bandara, serta perizinan investasi.

“Jabatan kepala, wakil, deputi, direktur di Badan Pengusahaan Batam membutuhkan tenaga yang profesional di bidangnya, penunjukkan itu berimplikasi buruk secara yuridis dan ekonomi,” ujar Komisioner ORI Laode Ida saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (13/5/2019) beberapa bulan lalu.

Laode menuturkan, tak menutup kemungkinan, polemik ex officio dan isu dualisme di Batam, ini tak lepas dari peran lembaga politik. Ia menduga ada kepentingan politik di balik ex officio.

“Dualisme muncul dari keingingan politik dari elit yang ingin mengambil kewenangan dari BP Batam. Meskipun itu tergolong wajar,” ujar Laode.

Dengan demikian, Laode menyebutkan, berdasarkan hasil kajian Ombudsman RI, sejak tahun 2017, tidak ditemukan adanya dualisme di Batam, antara BP Batam dengan Pemko Batam. Justru yang terjadi, belum adanya hubungan kerja yang jelas antara Pemko dengan BP Batam.

Masa Jabatan HMR Selaku Walikota Akan Berakhir, Pelantikan Ex-officio Kepala BP Batam Dinilai Tak Sesuai PP 62/2019 Pasal 2A?

Laode tak memungkiri, Batam seperti ada yang hendak mengacaukan. Bisa dilihat, selama empat tahun belakangan, sejak 2016, sudah tiga kali pergantian Kepala BP Batam. Pergantian itu juga bukan tanpa masalah, disertai konflik dan ketegangan antara kedua lembaga.

“Padahal berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2000, masa kerja Kepala BP Batam itu selama lima tahun, dan tentunya tak sesuai dengan UU,” ujar Laode.

Dampaknya, Laode menyebutkan, terjadi ketidakpastian hukum karena seringnya berganti pimpinan dan kebijakan.

Mengenai rencana Wali Kota Batam rangkap jabatan sebagai Kepala BP Batam, menurutnya, sangat berisiko. “Kewenangannya akan campur aduk, BLU harus dipimpin orang profesional bukan orang politik,” ucapnya.

Selain itu, Laode mengatakan, ex officio juga berpotensi melanggar sejumlah undang-undang dan peraturan. Apalagi, wali kota sebenarnya bukan Kuasa Pengguna Anggara (KPA). Sedangkan Kepala BP Batam adalah pengguna anggara. Sehingga, akan terjadi kerancuan dalam kedua jabatan yang berbeda tersebut.

ORI menyarankan, lebih baik pemerintah memperjelas peran gubernur dan wali kota dalam perannya di Dewan Kawasan.

“Kemudian, pemerintah harus membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hubungan kerja antara BP Batam dan Pemko Batam. Pemerintah lalai dalam hal ini membuat PP,” ujar Laode.

Ombudsman RI khawatir, apabila sosok Kepala BP Batam tidak memiliki kecakapan dalam mengelola lembaga yang dibentuk Presiden Soeharto itu, dipastikan akan mendegradasi BP Batam.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Bidang Hukum Kadin Kota Batam, Ampuan Situmeang saat di tanyakan terkait pandangannya mengenai masa jabatan Walikota Batam yang saat ini terbilang kurang lebih satu tahun lagi. Namun harus dilantik sebagai kepala BP Batam secara ex-officio. Dan sesuai PP nomor 62 tahun 2019 pasal 2A ayat 1a dan ayat 1d, Ia menjelaskan syarat Walikota Batam jabat Kepala BP Batam dan mengenai Masa jabatan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Hal itu kemudian menjadi tanda tanya dan terkesan berbanding terbalik setelah Walikota Batam yang memiliki masa jabatan kurang lebih satu tahun. Namun telah telah dilantik sebagai Kepala BP Batam secara ex-officio.

“Yang memenuhi syarat sesuai Pasal 2A diangkat Walikota Batam Ex-officio Kepala BP Batam, itu harus seturut dengan ketentuan undang-undang FTZ nya. Undang-undang FTZ nya mengatur 5 tahun. Gak boleh 2 tahun, gak boleh 1 tahun, gitu. Kalau masa jabatan walikota Batam tinggal 1 tahun saja, gak boleh itu di angkat. harus 5 tahun!,” ungkap Ampuan, saat diwawancarai awak media, Jum’at (27/19) Sore beberapa waktu lalu.

“Dan tidak sedang masa tahanan, tidak sedang masa cuti, disitu disebut tidak berhalangan sementara. Berhalangan sementara sesuai dengan undang-undang Pemda,  Apa itu undang-undang Pemda, ya cuti Pilkada. Bukan undang-undang FTZ loh, undang-undang Pilkada dan undang-undang Pemda. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang Pemerintahan daerah. Jadi dia harus turut dengan kepala BP Batam itu harus sama dengan masa jabatan walikota Batam. Baru bisa dilantik,” jelasnya.

Menurut dia, dalam logika hukum, dapat di tafsirkan setelah Walikota Batam terpilih berikutnya. Walikota Batam berikutnya yang dapat dilantik sebagai kepala BP Batam secara ex-officio.

“Jadi logika hukumnya, bisa di tafsirkan nanti setelah Walikota Batam terpilih, itulah yang menjadi kepala BP Batam secara otomatis, kalau sekarang. Mungkin masih menggodok bagaimana dengan jurlaknya, apakah bisa tiba-tiba satu tahun Untuk pertama ini mungkin, pertama kali diangkat mungkin bisa, tapi bagaimana mekanismenya. Ini kan belum ada,” sebut dia.

Ampuan juga menyarankan Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan peraturan presiden terkait bagaimana Dewan Kawasan melaksanakan peraturan pemerintah tersebut. Sebab menurut dia, Dewan Kawasan di angkat oleh presiden dan sementara, Kepala BP Batam bertanggungjawab kepada Dewan Kawasan.

“Harusnya ada peraturan presiden, bagaimana melaksanakan PP ini,” katanya.

Tidak hanya itu saja, Walikota Batam yang saat ini telah resmi menjabat Ex-officio Kepala BP Batam, diketahui masih menjabat sebagai Anggota Dewan Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, sesuai Keppres Nomor 8 tahun 2016 pasal 2. Artinya, Walikota Batam yang saat ini menjalankan roda pemerintahan di Pemko Batam dan BP Batam diduga masih merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Kawasan BP Batam.

Patut diduga pelantikan tersebut terkesan adanya kepentingan elit politik serta terkesan pemerintah pusat tergesa-gesa melakukan pelantikan yang belum menyiapkan aturan-aturan serta melakukan perubahan atas jabatan walikota Batam yang masih melekat sebagai Anggota Dewan Kawasan BP Batam.(*)

Iklan Bawah Artikel


Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.