Iklan Atas Artikel

Otoritasnews.co. id, Jakarta – Sebagai bagian dalam rangkaian kegiatan “Transformative Leadership Workshop on Waste Management in Indonesia” yang akan dilaksanakan pada tanggal 17-18 September, 2019 dan memperingati “World Ocean Day” 2019, Transformasi menggelar Diskusi Telaah Kebijakan Penanggulangan Sampah Berbasis Masyarakat di Indonesia.

Diskusi ini memamparkan hasil riset terkait dengan kebijakan pengelolaan Sampah di Kota Surabaya yang telah dilakukan oleh Transformasi.

Advertise!Iklan Dalam Artikel

Peneliti Transformasi R.A. Nidha Nadia dakam kajiannya mengungkapkan, keberhasilan Kota Surabaya dalam melakukan pengelolaan sampah tidak lepas dari keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan sampah mulai dari sumber hingga tempat pembuangan akhir. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian penting dari siklus penanggulangan sampah secara keseluruhan.

Hendaknya hal tersebut dapat dijadikan model dan dapat di implementasikan oleh daerah lain sehingga target pengurangan sampah nasional dapat tercapai.

Direktur Program Transformasi Bambang Wicaksono mengatakan, Kita mencoba mengupas permasalahan sampah ini dari aspek hukum, kelembagaan, finansial, teknologi, dan sosial-budaya, di Ckini Raya Jakarta, Senin (16/9/2019).

Bambang Wicaksono yang akrab disapa Soni mengatakan, sejak undang-undang soal pengelolaan sampah dibuat tahun 2008 hingga sekarang tidak ada perubahan yang signifikan atas permasalahan sampah ini. “Malah kecenderungannya, makin ke sini, makin parah,” tambahnya.

Soni melanjutkan, misalnya di Yogyakarta terdapat tempat pembuangan sampah untuk tiga wilayah, Jogja, Sleman, dan Bantul. Dari tahun ke tahun volumenya pun tidak mengecil justru cenderung semakin membesar. “Wacananya bahkan mau diperluas,” imbuhnya.

Lanjut Soni, Kalau semakin meluas, telah terjadi pengelolaan sampah yang tidak efektif. Dari perspektif kebijakan seharusnya ini bisa ditangani. “Belakangan ini kami mencoba melihat sebenarnya benang merahnya ada di mana. Kami sudah melakukan riset di beberapa kota terkait persoalan semacam ini,” ujarnya.

Kajian yang dilakukanya, Transformasi menemukan beberapa masalah terkait regulasi pengelolaan sampah yaitu: Pertama, UU pengelolaan sampah memang sudah dirancang untuk salah. “Suatu regulasi memang dirancang dan dirumuskan secara salah, sehingga sulit diimplementasikan,” tuturnya.

Kedua, regulasi yang telah dibuat tidak sejalan dengan kompleksitas yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, regulasi yang telah dibuat memiliki cacat sehingga gagal mengantisipasi persoalan.

“Transformasi, selanjutnya akan memberi saran berdasarkan hasil temuan riset dari tim Transformasi kepada para stakeholders, termasuk pemerintah,” ucapnya.

Sementara, Abdul Halim, Analis Kebijakan Publik Transformasi, menambahkan, meskipun sudah berusia sebelas tahun, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

(UUPS) masih sangat relevan untuk diterapkan hingga saat ini karena jika ditinjau dari 3 tiga aspek yang tercantum di dalam UUPS, seperti: 1. Larangan untuk membuka TPA dengan sistim “Open Dumping” bagi Pemerintah Daerah yang berlaku maksimal 5 tahun sejak UUPS disahkan. 2.

Kewajiban pengelola kawasan untuk membangun sarana pengelolaan sampah, dan 3. Extended Producer Responsibility, maka hal tersebut belum secara maksimal dilakukan.

Halim mengungkapkan, inovasi-inovasi di tingkat lokal harus didukung dan Pemerintah Daerah sebagai garda terdepan pengelolaan sampah di Indonesia memerlukan penguatan kapasitas di dalam Pengelolaan Sampah.

Pemerintah Pusat hendaknya proaktif dapat melakukan upaya-upaya sinkronisasi, operasionalisasi kebijakan dan pendampingan teknis kepada Pemerintah Daerah.

Buyung menambahkan, sebagai contoh di dalam hal pengelolaan TPA, jika merujuk kepada data terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), kisaran 55,5% daerah di Indonesia yang menerapkan TPA dengan sistim “Sanitary Landfill” maupun “Controlled Landfill”.

Pendirian Bank Sampah yang kian marak bermunculan di tengah masyarakat, Transformasi beranggapan diperlukan penguatan kelembagaan dari bank sampah yang telah ada.

Kelembagaan Bank Sampah bersandar kepada Permen LH No. 13 Tahun 2012, pada Pasal 8 yang menyebutkan, Kelembagaan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah dapat berbentuk Koperasi ataupun Yayasan.

Kelembagaan Bank Sampah baik dalam bentuk koperasi atau yayasan belum mampu menjamin keberlanjutan dari bank sampah yang sudah ada sehingga banyak Bank Sampah terhenti operasinya karena kesulitan operasional.

Transformasi mengusulkan agar pemerintah dapat lebih berperan dalam memperkuat kelembagaan Bank Sampah di tingkat pemerintah Daerah, sebagaimana di gagas Transformasi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang secara khusus menangani masalah persampahan dan Bank Sampah Induk yang berada di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.

Hal ini sangat penting dilakukan agar sampah-sampah yang telah dipilah di tingkat Bank Sampah Unit (BSU) dapat dijamin untuk dibeli dengan harga yang kompetitif, yang pada akhirnya dapat menjamin keberlangsungan operasional BSU tersebut.

Bersama dengan Yayasan Peduli Negeri, Transformasi menggagas terbentuknya Kader Lingkungan dengan menggunakan sistim Multi Level Marketing (MLM) untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan di tingkat masyarakat. Meskipun Bank Sampah hanya berkontribusi terhadap 2% timbunan sampah, di sisi lain Bank Sampah telah terbukti efektif dalam memberikan kesadaran lingkungan dan sebagai sarana edukasi dalam melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumahtangga.

UPDTD secara khusus menangani pengelolaan sampah di Kab. Gowa adalah UPTD pertama untuk level Kabupaten di Indonesia, model ini dapat di replikasi dan di implementasikan di daerah lainnya.(Guffe)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.