Iklan Atas Artikel

Otoritasnews.co.id,Jakarta- Rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar komisi II DPR RI bersama kadin kepri dan kadin batam, pada selasa 12 maret 2019. Dimana RDPU tersebut langsung dipimpin oleh H.E Herman Khaeron selaku ketua komisi II DPR RI.

Setelah mendengarkan berbagai pandangan, komisi II DPR RI kemudian menyimpulkan catatan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama kadin kepri dan kadin batam sebagai berikut ;

Advertise!Iklan Dalam Artikel

1. Komisi ll DPR RI memahami permasalahan Batam saat ini yang disampaikan oleh KADIN Provinsi Kepulauan Riau dan KADIN Kota Batam yang ditimbulkan oleh regulasi dan ketidakpastian hukum, yang berdampak terhadap menurunnya ekonomi, sosial, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Komisi ll DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Komisi ll DPR RI berpandangan bahwa rencana menunjuk Walikota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undangan.

3. Komisi ll DPR RI mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang perubahan status Free Trade Zone menjadi Kawasan Ekonomi Khusus selama tidak memberikan dampak langsung kepada Usaha Kecil Menengah dan masyarakat Batam khususnya, Kepulauan Riau
pada umumnya.

4. Komisi ll DPR RI sepakat akan mengusulkan pembentukan Panitia
Khusus (Pansus DPR RI) penyelesaian masalah Batam.

Jika melihat berbagai poin hasil RDPU komisi II DPR RI, kebijakan pemerintah pusat menjadikan Walikota Batam sebagai pimpinan di BP Batam secara ex-officio dapat menimbulkan banyak permasalahan. Dan hal ini menarik untuk diikuti, akankah ex-officio tetap dilanjutkan atau rencana itu dihentikan oleh pemerintah pusat.[red]

Iklan Bawah Artikel

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.