Iklan Atas Artikel

Otoritasnews.co.id, Jakarta – Aksi demonstrasi akhir September lalu melibatkan para pelajar masih menyisakan kesedihan. Melihat adanya sejumlah anak yang menjadi korban luka dalam aksi demonstrasi kemarin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise serukan bahwa anak tentu memiliki hak atau kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat namun cara penyampaiannya harus sopan dan beretika. Jangan sampai pendapat atau aspirasi anak disalahgunakan, apalagi sampai mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemen PPPA menyelenggarakan Dialog Media dengan tema “Unjuk Rasa Pelajar, Pemenuhan Partisipasikah?”

Advertise!Iklan Dalam Artikel

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Lenny N Rosalin dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto dalam dialog media yang diadakan di media centre gedung KPPA Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Kegelisahan anak-anak kita yang ikut demo dan memprihatinkan bagi kita orangtua. Untuk merespon isu tersebut kita melihat bagaimana kemudian bentuk perlindungan dan upaya yang telah dilakukan.

Susanto, Ketua KPAI mengatakan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait isu demo dan apa yag telah dilakukan KPAI.

“Sebelum demonstrasi, viral ada ajakan demonstrasi, kami memberikan himbauan melalui media mendorong kepada kepala dinas, satuan pendidikan, dan orang tua untuk mencegah agar anak-anak kita tidak mengikuti demonstrasi,” ucap Susanto

“Kita sampaikan bahwa meyampaikan pendapat, berekspresi, pandangan dan gagasan itu hak anak. Salurannyapun harus tepat,” ujarnya.

“Demonstrasi bukan pilihan yang terbaik unruk menyampaikan pandangan apalagi masih usia anak. Kenapa ? di area demonstrasi itu titik rentannya cukup banyak. Titik rentan terkait adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal yang tidak didinginkan apalagi masih usia anak,” tuturnya.

UU 35/2014 tentang Perubahan Pertama Atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 15 adalah setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik. b. pelibatan dalam sengketa bersenjata. c. pelibatan dalam kerusuhan sosial. d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

e. pelibatan dalam peperangan. f. kejahatan seksual.

Susanto mengukapkan, Kita juga berkoordinasi dengan Kemendikbud dan menyurati tiga kepala dinas provinsi yaitu Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta agar membuat himbauan diseruluh satuan pendidikan diwilayahnya agar anak-anak benar benar dicegah semaksimal mungkin agat tidak ikut demonstrasi.

“Semangatnya kita adalah berperan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan melakukan semaksimal mungkin agar anak anak tidak turun kejalan?

Saat demonstrasi berlangsung kamipun menurunkan tim yang tujuannya adalah kita melihat lebih sebenarnya apa yang terjadi dilapangan. Jangan sampai hanaya dapat dari medsos, second source kadang kadang validitas dan objektifitasnya tak akurat. Kita menurunkan tim di beberapa 8 titik sekaligus mendalami apa dan mengapa mereka terlibat dijalanan.

Secara umum sebenarnya anak-anak itu dari sisi motivasi memang tidak semua anak itu mendapatkan informasi yang pasti apa yang sebenarnya ingin diperjuangkan bahwa RUU KUHP, RUU Revisi KPK sebwnarnya substanai mana yang diperjuangkan. Tidak semua peserta demo menyampaikan secara eksplisit.

Yang disampaikan adalah bahwa yang bersangkutan tertarik dengan ajakan di medsos, diajak teman, diajak seseorang dan iming iming uang.

Kamipun mengundang Kementerian/ Lembaga unruk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan yang dilakukan KPAI dilapangan.

Ada sejumlah temuan terkait kondisi anak, motivasi anak, viralisasi medsos agar ini tidak menginspirasi kemudian. Viralisasi di medsos tinggi, anak masih tertarik melakukan. Ini tentu bagian yang kita tindaklanjuti saat itu agar masing masing sektor melakukan berbagai upaya.

Kami secara khusus mengundang dinas pendidikan Jawa Barat, Banten dan DKI karena banyak anak-anak yang dikeluarkan terlibat kasus demonstrasi untuk menindak lanjuti kepastian hak pendidikan anak.

Alhamdulillah disepakati anak- anak yang terlibat demonstrasi tetap diberikan hak pendidikan. Hak pendikan anak itu harus diberikan oleh negara dalambkondiai apapun anak-anak itu tetap diberikan layanan pendidikan sesuai dengan hak pendidikan masing-masing.

Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA, Lenny N Rosalin mengatakan, ikut unjuk rasa bukan merupakan bentuk partisipasi anak yang diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan.

“Karena itu kami meminta sekolah, guru, dan orang tua memastikan tidak membiarkan anak-anaknya ikut unjuk rasa,” ucap Lenny.

Dalam kasus unjuk rasa yang melibatkan anak-anak saat demonstrasi atas penolakan sejumlah RUU di DPR, Lenny menilai lebih banyak anak yang ikut-ikutan tanpa paham dengan isu yang mereka ingin perjuangkan.

“Solidaritas antar teman dan pesan berantai yang mereka terima melalui perpesanan sekejap memprovokasi mereka untuk ikut unjuk rasa. Namun, saat ditanya tentang isu-isu yang mereka perjuangkan, mereka banyak yang tidak tahu,” ujarnya.

“Anak adalah makhluk yang paling rentan. Mereka rentan dihasut karena masih belum paham hal yang baik dan yang buruk,” tuturnya.

Dipaparkan Skema Partisipasi Sesuai Usia (sumber Claireo Kane ‘2004):

O-5 tahun, Anak mongeksplorasi dunia yang ada di sekelilingnya dan mengekspresikan pandangannya melalui bahasa tubuh dan ekspresi fisik dengan dorongan dari orang dewasa.

6-12 tahun, Anak mampu berperan dalam melakukan ldentifikasi, analisa dan penyelesaian masalah yang mempengaruhi kehidupan anak serta dapat memainkan peran kunci sebagai warga negara yang aktif dalam menyalesaikan segala bentuk dari diskriminasi dan perlakuan salah.

13-18 tahun, Remaja dapat dengan akal menanggulangi segala bentuk diskriminasi perlakuan yang salah dan eksplorasi Remaja dapat berperan untuk mendorong inisiatif anak/remaja yang lebih muda dan mendukung bentuk kemitraan dengan orang dewasa.

Dewasa >18 tahun, Kemampuan yang beragam dalam mengekspresikan pandangan mereka dan berpartisipasi pada keputusan yang berdampak pada anak lainnya.

UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 15, Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik. b. pelibatan dalam sengketa bersenjata. c. pelibatan dalam kerusuhan sosial. d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. e. pelibatan dalam peperangan. f. kejahatan seksual.

Pasal 24. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Pasal 56 Ayat (1): Pemerintah dan Pemerlmintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat: Berpartisipasi; Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; Bebas menerima informasi Iisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak; Bebas berserikat dan berkumpul; Bebas beristirahat, bermain, berekreasi dan berkarya seni budaya; Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Pasal 56 Ayat (2): Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

Konvensi Hak Anak Pasal 12 Ayat (1) Negara-negara pihak akan menjamin anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu dengan diberikannya bobot yang Iayak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sosial dengan usia dan kematangan dari anak yang besangkutan.

Ayat (2) Untuk anak khususnya akan diberi kesempatan untuk didengarkan dalam setiap acara kerja, acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut anak bersangkutan baik langsung atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat, dengan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan prosedural undang-undang nasional.(Guffe)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.