Iklan Atas Artikel
Foto : Konfrensi pers BP Batam.

Otoritasnews.co.id,Batam – Menanggapi kebijakan jokowi Presiden RI untuk menjadikan Kepala BP Batam dijabat oleh Walikota Batam secara Ex-Officio, BP Batam tetap patuh dan menunggu keputusan Presiden RI dan melakukan tugasnya seperti biasa. Dan kemunculan berbagai dukungan masyarakat batam yang meminta penghapusan UWTO pemukiman ketika walikota batam menjabat ex-officio, BP Batam memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

“BP Batam adalah dibawa naungan dan koordinasi Dewan Kawasan yang diketuai oleh Menko Perekonomian, Darwin Nasution. Terkait perubahan yang diputuskan bapak Presiden, kami merasa tersisih dan kaget, karena banyak program-program yang sudah kami rencanakan dan juga target 2 tahun yang ingin kami capai. Akan tetapi sebagai bagian dari Instusi pemerintah sebagai ASN, tentu kami patuh kepada keputusan tersebut,” Ucapnya Lukita mengawali laporannya saat Konfres terkait capaian hasil kinerja 2018 dan juga rencana kinerja 2019. Rabu, 26 Desember 2018 di lantai 8 Gedung Rapat Utama BP BP Batam.

Lukita mengatakan, pihaknya tetap menunggu dan secara organisasi BP Batam tetap ada, hanya Kepalanya yang diganti.

Advertise!Iklan Dalam Artikel

“Sekarang masih dalam tahap pertimbangan beliau (Presiden RI-Red), dan kami tetap menunggu, dan dilihat dari siaran pers oleh Kementrian Perekonomian adalah hanya Kepala BP Batam yang diganti, jadi secara organisasi BP Batam tetap bekerja seperti biasa sampai ketentuan dan peraturan Kepala BP Batam dijabat Walikota Batam secara Ex-Officio ditetapkan,” katanya.

Terkait iklim investasi dikota Batam disamping menunggu keputusan pergantian Kepala BP Batam. Pihaknya tetap menjaga dan memastikan iklim investasi tetap kondusif.

“Dengan komitmen kawan-kawan BP Batam yang tetap bekerja seperti biasa, saya yakin investasi di kota Batam akan tetap berkembang. Kita melihat potensi Batam yang luar biasa. Disamping adanya pertanyaan sejumlah investor akan iklim investasi, kita tetap menjaga dan melayani dengan baik,” Ungkapnya.

Lukita juga menjelaskan terkait permintaan penghapusan UWTO pemukiman oleh masyarakat batam, pihaknya sudah menyampaikan dan menunggu keputusan Dewan Kawasan.

“Kami sudah sampaikan dan paparkan dalam pertemuan di pusat bahwa ada UWTO pemukiman yang perlu dihapuskan sesuai kondisi rumah tersebut, dan ini perlu persetujuan Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan, karna ada aturan PMKnya, dan BP Batam sudah punya angka-angkanya.
Disamping hal ini perlu rasa keadilan untuk mempertimbangkan terkait situasi dan kondisi volume rumah.

“Kita tahu bahwa lahan di kota Batam adalah sebagian besar milik Negara dan HPLnya dikelola BP Batam, sehingga ada ketentuan untuk membayar UWTO untuk pembagunan infrastuktur dan operasional BP Batam. Akan tetapi untuk penghapusan UWTO lahan komersial. BP Batam pastikan tidak pernah mengajukan dan tidak akan menghapuskannya,” jelas Lukita.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Deputi III Bidang Pengusahaan Sarana dan Usaha di BP Batam Dwianto Eko Winaryo terkait penghapusan UWTO pemukiman bahwa keputusan tersebut bukanlah kewenangan BP Batam.

“Kewenangan penghapusan UWTO bukan wewenang BP Batam, kami hanya menjalankan aturan yang ada dalam PMK, PP dan juga Kepres dan juga arahan dari Menko, Jadi jika nantinya siapa yang menggantikan Kepala BP Batam mengambil keputusan akan hal itu, harus diputuskan oleh Dewan Kawasan yang memiliki 11 Instansi Vertikal Pemerintah termasuk Menteri Keuangan, BPN yang mana harus merubah peraturan-peraturan yang harus dirubah,” jelas Eko.

Lanjut Eko, Pimpinan BP Batam tidak menolak penghapusan UWTO pemukiman, akan tetapi sudah membuat kajian dan menyampaikan ke Pusat, dan keputusan ada di Dewan Kawasan.

“Kami tidak perna menolak, akan tetapi keputusan dan kewenangan ada di Dewan Kawasan,”tutupnya

Dengan pernyataan pimpinan BP Batam terkait harapan masyarakat untuk penghapusan UWTO Pemukiman, hal ini tentu akan menjadi bahan penilain masyarakat batam yang mendukung walikota batam menjabat ex-officio, akankah walikota batam memiliki kewenangan dan mampu untuk kemudian merelisasikan permintaan masyarakat kota batam dalam penghapusan UWTO pemukiman, jika jabatan Ex-Officio terjadi .[hr]

Iklan Bawah Artikel


Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.