Iklan Atas Artikel
Reklamasi Didaerah Tanjung Piayu Yang Akibat Nurdin Basirun Gubernur Kepri Di OTT KPK, Dan Foto Reklamasi Pulau Perbatasan Pulau Putri Dan Diketahui Telah dilakukan Pengembangan Oleh Pemko Batam.

Otoritasnews.co.id, Batam – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun oleh KPK terkait dugaan suap izin reklamasi di Tanjung Piayu, Batam. Membuat Ketua Umum Suara Rakyat Keadilan (SRK) Rosano menilai kasus tersebut pihak KPK harus menelusuri sampai tuntas dan siapa siapa yang terlibat dibalik itu.

Menurutnya, wilayah reklamasi Tanjung Piayu yang masuk dalam kategori hutan lindung dan tempat budidaya ikan masuk dalam ranah kebijakan Walikota Batam.

“SRK minta KPK menelusuri sampai tuntas kasus suap Gubernur Kepri, terkait reklamasi Tanjung Piayu di Batam. Kasus izin reklamasi ada dugaan keterlibatan Walikota Batam, karena itu masuk wilayah Batam,” ucap Rosano kepada media di Batam, Rabu (17/7/2019).

Advertise!Iklan Dalam Artikel

Menurut informasi yang di pereloh, lokasi Tanjung Piayu seluas kurang lebih 10,5 hektare.

Sebab itu, Ahmad Rosano Ketua Umum LSM Suara Rakyat Keadilan (SRK) menilai ada dugaan campur tangan antara walikota Batam dan gubernur Kepri terkait izin reklamasi mengakibatkan Nurdin Basirun kena OTT dari tim KPK.

“Melihat kasus OTT yang menjerat Gubernur Kepri, Nurdin Basirun terkait suap izin reklamasi pantai Tanjung Piayu, masuk wilayah Batam. Ada dugaan keterlibatan walikota Batam. KPK harus periksa walikota Batam.

Ia berharap pula kepada Nurdin Basirun Gubernur Kepri agar berani memberikan informasi kepada pihak KPK terkait siapa saja yang terlibat dalam kasusnya tersebut.

“Kita harapkan Gubernur berani membuka semuanya. Terlepas nanti pak gubernur bersalah atau tidak, setidaknya beliau mau membuka siapa saja yang bermain,” Tegasnya.

Sementara itu dalam lokasi berbeda dengan tanjung piayu, dikutip dari Kumparan.com, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (KPLHI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dalam tinjauan ilmiahnya, menilai pengembangan wisata pulau terluar, Pulau Putri, memiliki dampak luas yang diprediksi akan berdampak buruk bagi lingkungan.

Dalam tinjauan tersebut, KPLHI merujuk sebagian kepada jurnal “Perubahan Garis Pantai Pulau Putri-Kota Batam dengan Menggunakan Data Citra Satelit Tahun 2000-2016” oleh peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPGK dan Lemigas).

Hasil penelitian PPPGK dan Lemigas tersebut menjelaskan, Pulau Putri merupakan nama lain dari Pulau Nongsa yang telah diverifikasi sebagai toponimi pulau dengan pantai pasir putih landai yang ditumbuhi cemara, kelapa, dan rumput.

Pulau Putri juga merupakan salah satu yang tergolong pulau terluar, terletak di antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Kalimantan Barat, yang secara administrasi masuk dalam bagian utara Kota Batam.

Selanjutnya, rujukan KPLHI kepada pemberitaan Kompas tahun 2007 menunjukkan, adanya penambahan luas Singapura hingga 774 kilometer persegi, sedangkan pulau kecil terluar di Indonesia tercatat telah tenggelam sekitar 405.000 hektare dan menenggelamkan 8 dari 92 pulau-pulau kecil terluar di perairan Indonesia. Hal ini berpengaruh terhadap kedaulatan NKRI, karena terjadi pengurangan wilayah pulau terluar, baik secara disengaja oleh manusia maupun abrasi.

Pulau Putri menjadi salah satu pulau yang dipandang rawan mengalami kehilangan wilayahnya. Oleh karena itu, sejak 2017, Pulau Putri telah diprogram untuk direklamasi oleh Pemerintah Kota Batam, guna pengembangan pariwisata, dan telah terlaksana hingga kini.

Dari program tersebut, KPLHI Kepri memandang bahwa reklamasi pengembangan pariwisata yang dilakukan Pemko Batam perlu ditinjau kembali. Hal ini dijelaskan oleh Ketua DPD KPLHI Kepri, Evi Yuliana.

“Pantai oke diamankan, namun untuk pengembangan wisata komersil kami tidak sepakat,” ujar Evi, Minggu (17/2) yang lalu.

Berdasarkan jurnal ilmiah, KPLHI yang juga merupakan anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Kepulauan Riau menyatakan, mendukung adanya pengamanan pantai guna mencegah batas kontinen Pulau Putri dari tahun ke tahun.

Namun untuk dikembangkan sebagai pulau wisata, pihak KPLHI Kepri memiliki beberapa alasan dengan landasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Alasan tersebut yang diterangkan Evi, di antaranya Pulau Putri merupakan pulau kecil, resisten terhadap bencana pasang surut, rawan terhadap konflik sosial antarnegara, serta akan ikut mengalami dampak jika terjadi kecelakaan laut di Selat Philips karena merupakan lintas internasional dan lain yang berhubungan dengan kultur setempat.

Selain alasan tersebut, KPLHI Kepri juga menambahkan, pengembangan tersebut memiliki dampak terhadap lingkungan. Beberapa contoh dampak yang dimaksud antara lain kerusakan biota laut dan vegetasi endemik, permasalahan sampah dan limbah, serta kerusakan sumber daya laut lain.

“Fungsikan saja tetap sebagai pulau terluar dan jaga garis pantai guna kedaulatan negara, jangan jadikan Pulau Putri tempat wisata karena ada yang harus lebih diperhatikan,” tutup Evi.

Senada dengan Kplhi Kepri, Ahmad Rosano Ketum DPP LSM SRK, menegaskan bahwa reklamasi pulau putri perlu perhatian serius dari pihak-pihak terkait, terutama pihak komisi pemberantasan korupsi (KPK). Sebab, pulau putri masuk katagori pulau terluar ataupun wilayah perbatasan.

“KPK juga harus tinjau atau lakukan investigasi terhadap pengembangan/reklamasi Dipulau Putri. Karena itu wilayah perbatasan,” Tegas Rosano.

Ia menilai, pengusaha dan pemerintah terkesan memiliki modus yang serupa dalam melakukan kegiatan reklamasi, terlepas dari niat melakukan niat pengembangan wisata namun ia meminta tidak melakukan hal itu ditempat yang Menurutnya tidak tepat.

“Modusnya pengembangan wisata dan segala macam, tapi wilayah perbatasan pun di hajar. Apa yang diberikan Pemko Batam harus menjadi perhatian penegak hukum, khususnya KPK,” kata Rosano.

Rosano menambahkan, dampak jika area pulau terluar atau wilayah perbatasan yang seharusnya menjadi pulau yang fokus dilakukan penjagaan sebagai kedaulatan negara namun dilakukan pengembangan wisata sangat riskan dan ditakutkan akan dimanfaatkan oleh orang orang yang ingin menguasai perbatasan tersebut.

“Namanya juga sudah pulau perbatasan. Artinya fokus di jaga. Jika pulau perbatasan dijadikan pariwisata ini gak masuk akal dan bisa saja di manfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ini tak boleh dibiarkan,” Ia kembali menegaskan.

Reklamasi pulau putri yang diketahui sebagai wilayah perbatasan dan sempat memunculkan berbagai polemik, KPK harus menganalisa berbagai rekomendasi ataupun izin serta perusahaan yang melakukan reklamasi tersebut.

“KPK cek lagi izin yang diperoleh perusahaan yang melakukan reklamasi diwilayah perbatasan itu. Jangan sampai tanpa kajian ilmiah semua langsung beres. Jangan muncul dugaan suap memulus semua izin,” Terangnya.(*)

Iklan Bawah Artikel

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.