Iklan Atas Artikel

Otoritasnews.co.id – Kementerian Dalam Negeri menyetujui syarat kuorum dalam rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yaitu 50 persen plus satu anggota DPRD atau 54 anggota DPRD DKI. Paripurna direncanakan pada 22 Juli mendatang.

“Syarat itu sudah sesuai dengan dua peraturan yang ada,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonami Daerah pada Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik pada Kamis (11/7).

Advertise!Iklan Dalam Artikel

Syarat kuorum 50+1 merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD. Di dalam pasal 97 ayat (1) huruf C disebutkan bahwa rapat paripurna memenuhi kuorum dihadiri lebih dari setengah anggota DPRD untuk rapat paripurna di luar pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, dan menetapkan peraturan daerah maupun pengesahan APBD.

Aturan lain, kata dia, termaktub di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Isi di dalam pasal 129 ayat (2) huruf C undang-undang tersebut itu tak ada bedanya dengan pasal 97 ayat 1 huruf C UU Nomor 12 tahun 2018.

Karena itu, menurut Akmal keputusan kuorum di dalam tatib untuk rapat paripurna pemilihan Wagub DKI sudah final, sehingga tak dapat diubah lagi. “Iya (final dan tidak bisa diubah lagi),” ujar Akmal

Sebelumnya Pansus Pemilihan Wagub DKI telah merampungkan Tatib pemilihan Wagub DKI. Namun, rapat pimpinan gabungan menunda mengesahkan tatib ini karena banyak anggota tidak masuk. Sehingga rapat pengesahan ditunda Senin pekan depan.

Berikut peraturan yang menjadi rujukan Kementerian Dalam Negeri menyetujui syarat kuorum rapat paripurna pemilihan Wagub DKI:

Pasal 97 ayat (1) PP Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD

*Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
a. Dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah

b. Dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau

c. Dihadiri oleh lebih dari l/2 (satu perdua) jumlah
Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebegaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

*Pasal 129 ayat 2 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi
jika:

a. Rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak
menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur;

b. Rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi untuk memberhentikan pimpinan DPRD provinsi serta untuk menetapkan Perda dan APBD;

c. Rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi untuk rapat paripurna DPRD provinsi selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. (merdeka)

Iklan Bawah Artikel


Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.