Iklan Atas Artikel

Otoritasnews.co.id – Saat ditemui oleh tim Otoritasnews di Kantor Sekretariat Pekat IB DPD Kota Bandung, Kang Budi Abuy selaku Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Pekat IB DPD Kota Bandung yang juga ditunjuk sebagai ketua tim investigasi oleh ketua Pekat IB DPD kota Bandung untuk memonitoring kegiatan usaha yang ilegal atau tidak sesuai dengan peruntukannya di wilayah kota Bandung, Kamis (11/7/2019).

Menurut Kang Budi Abuy, Tim investigasi ini dibentuk yang pertama, atas asas keadilan dan yang paling penting adalah kita sebagai warga masyarakat kota Bandung tidak ingin para pelaku usaha disini tidak taat dengan aturan yang berlaku di kota Bandung.

Advertise!Iklan Dalam Artikel

Seperti contoh hal banyak pelaku usaha jenis hiburan malam dan reklame yang secara nyata dengan terang terangan mengkamuflase atau sengaja bersiasat, Agar tempat hiburan malam atau jenis usaha reklame dan sebagainya membayar pajak tidak normal. Alias memanipulasi pajak, dengan cara tidak membayar pajak yang sesuai atau tidak memiliki izin sesuai peruntukannya. Hal tersebut dikarenakan adanya niatan atau dugaan tidak adanya kepatuhan terhadap aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah kota Bandung.

“Oleh karena itu saya sebagai ketua tim investigasi kegiatan usaha yang ilegal atau tidak sesuai dengan peruntukannya di kota Bandung sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh dinas Satpol PP kota Bandung, dengan mengambil langkah tegas atas penyegelan reklame jenis videotron tersebut yang berada di jalan Sulanjana,” ujarnya.

“Serta dapat membuat para pelaku usaha reklame tidak semena-mena dan tidak menganggap Pemkot kota Bandung menutup mata atau terkesan pembiaran,” kata ketua tim investigasi kang Budi Abuy yang di dampingi oleh salah satu rekan timnya Kang Sandi.

Tim Otoritasnews.co.id pun juga menghubungi Ketua Pekat IB DPD Kota Bandung untuk meminta tanggapannya.

Menurut Kang Boy selaku Ketua Pekat IB DPD Kota Bandung, “Tindakan Satpol PP sangatlah tepat dan luar biasa, karena langkah yang diambil Satpol PP sangat berani dengan mengambil tindakan penyegelan yang sementara institusinya hanya dipimpin oleh Pejabat PLT atau Pejabat Pelaksana Tugas dibawah pimpinan Bapak Tantan Syurya Santana. Ini adalah sebuah bentuk mewujudkan marwah institusi penegak perda di kota Bandung, tidaklah leha-leha meskipun dalam keadaan kekosongan kepala pimpinan atau terkesan santai dalam menyikapi sesuatu hal yang berhubungan dengan pelanggaran perda,” ungkapnya.

“Dengan adanya tindakan Satpol PP sebagai penegak perda seperti itu mengesankan Satpol PP di kota Bandung bersikap tegas tanpa pandang bulu dan tanpa takut dengan adanya intervensi. Siapa pun itu yang penting tetap pada koridor yang sesuai, apabila menyalahi aturan ya dilakukan saja penindakan, karena permasalahan akan timbul selalu apabila cara menyelesaikan masalah itu tidak tegas dan terkesan di biarkan, Jadi pengusaha pun akan mengabaikan aturan aturan yang berlaku di tatanan pemerintah kota Bandung,” ucap kang Boy.

“Mudah-mudahan dengan adanya kejadian penindakan seperti ini membuat para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di kota Bandung mengikuti aturan yang berlaku” lanjutnya.

Ketika ditanya soal maksud dan tujuan dibentuknya tim investigasi memonitoring kegiatan usaha yang ilegal atau tidak sesuai dengan peruntukannya di wilayah kota Bandung.

Maksud dan Tujuan di bentuk tim investigasi tersebut adalah dari mana pelaksanaan undang-undang yang memberikan amanat untuk sebuah lembaga organisasi masyarakat yang tupoksi nya salah satunya sebagai peran serta masyarakat sebagai sosial kontrol dimana dalam sebuah wilayah lembaga organisasi tersebut terbentuk mewajibkan ikut serta memonitoring dan mengklarifikasi hal hal yang bersifat dugaan kejanggalan, dengan cara mengkomunikasikan dengan aparat pemerintah setempat maupun dengan aparat penegak hukum setempat, jawab Kang Boy.

Apabila ada dugaan dugaan hal yang menyimpang. Contohnya ada usaha yang sengaja tidak membuat izin karena dua hal.

Yang pertama karena dipastikan izin tersebut tidak akan keluar dikarenakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tetap menjalani kegiatan usahanya.

Yang kedua jenis usaha tersebut di kamuflase seolah olah memakai izin restauran, padahal kegiatannya bukan restauran demi menyiasati pembayaran pajak minim atau sengaja di buat A padahal B karena izin B dipastikan tidak akan terbit.

“Karena sebagaimana kita warga kota Bandung yang ingin kotanya benar-benar tertib dalam segala hal, haruslah kita mendukung dan ikut membantu program pemerintah demi kemajuan dan kebaikan kota Bandung maupun dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun oleh aparat penegak hukum, Itu semua demi kebaikan dan kenyamanan kota Bandung khususnya kita wajib mendukung,” ucap tegas
Pekat IB DPD Kota Bandung Boyke luthfiana syahrir,S.H.”

Iklan Bawah Artikel

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.