Iklan Atas Artikel

Otoritasnews.co.id – Sebenarnya secara kemanusiaan koruptor telah menelantarkan ribuan masyarakat. Sebab korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat berbahaya adalah memicu kemiskinan secara terstruktur. Apa bila seorang terpidana koruptor telah terbukti melalui penyelidikan tipikor, maka ia harus dihukum sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hukuman mati terhadap terpidana korupsi, Ketua Umum Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB), H. Markoni Kotto, SH menegaskan, pernyataan Jokowi harus didukung penuh agar Indonesia bisa terbebas dari salah satu tindak pidana ini.

Advertise!Iklan Dalam Artikel

“Saya setuju dengan pernyataan presiden Jokowi, karena ini merupakan langkah terbaik dalam memberantas korupsi di negara kita,” tegas Markoni kepada Otoritasnews.co.id di kantornya Kompleks Plaza Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Markoni menilai pernyataan presiden ini akan direspon seluruh masyarakat Indonesia, lebih-lebih bagi masyarakat yang anti terhadap tindak pidana korupsi.

“Penyataan presiden Jokowi ini akan membangkitkan masyarakat untuk bersatu melawan koruptor. Ini uang negara yang seharusnya dibangun infrastruktur demi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi siapa pun yang telah terbukti merampok uang negara harus dihukum mati,” kata Markoni bernada tegas.

Untuk itu, lanjut Markoni, secepatnya disahkan KUHP terkait Undang-Undang anti korupsi. Markoni minta agar penyataan presiden Jokowi terkait hukuman mati segera direkomendasikan pada tim perumus KUHP untuk segera disahkan.

“Saya berharap hukuman mati terhadap terpidana korupsi ini sudah bisa dibuat dalam satu regulasi. Karena saya lihat belum ada dalam KUHP UU Korupsi,” terangnya.

Lebih lanjut, pria yang berprofesi sebagai pengusaha dan politisi ini meminta agar DPR sebagai ujung tombak perjuangan aspirasi masyarakat untuk segera membuat regulasi terkait hukuman mati terhadap terpidana korupsi.

“Saya minta DPR segera membuat regulasi hukuman mati terhadap terpidana korupsi. Kita semua selaku anak bangsa berhak untuk memberikan kontribusi pemikiran kita terhadap hal ini demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagaimana disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa para terpidana korupsi bisa saja diberikan hukuman mati, jikalau masyarakat berkehendak. Hal itu disampaikannya tepat pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Jokowi pun mengatakan, saat ini undang-undang yang mengatur soal hukuman mati belum ada yang memberikan sanksi hukuman mati kepada para terpidana pelaku korupsi. Sehingga, perlu ada revisi soal UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibahas bersama DPR.

“Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan,” ucap Jokowi. (Arum)

Iklan Bawah Artikel


Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.