Iklan Atas Artikel
Ayang Pihak PT.PMB Didampingi Kuasa Hukumnya Saat Di RDP Komisi I DPRD kota Batam.

Otoritasnews.co.id, Batam – Komisi I DPRD kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Prima Makmur Batam, Warga Batu Besar Dan Warga Punggur. Terkait salah satu perusahaan yang melakukan pengembangan hutan lindung dijadikan kavling, Senin 29/7/19.

Hutan lindung yang berada di batu besar sekitar 28 Hektar dan daerah punggur 24 Hektar yang dijadikan sekitar 1900 kavling siap bangun (KSB) dimasing-masing wilayah di lakukan pengembangan oleh pihak PT.PMB menjadi Polemik.

Pasalnya, PT.PMB diduga belum mengantongi izin dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) RI dalam melakukan pengembangan/penggarapan lokasi lahan di dua wilayah, yaitu daerah Batu Besar dan Punggur, namun pihak perusahaan telah melakukan penggarapan dan telah melakukan penjualan berbentuk kavling.

Advertise!Iklan Dalam Artikel

Lamhot M Sinaga dari pihak KPLH II Batam mengatakan, lokasi yang akan dijadikan kavling dan diperjual belikan Kepada warga tidak memiliki izin dari kementerian terkait atas kegiatan tersebut.

“Kami menegaskan kegiatan tersebut tidak memiliki izin dan lokasi tersebut berstatus Hutan lindung,” Tegas

Sebelumnya, dikatakan dia bahwa pihak KPLH II Batam telah melakukan penindakan lanjutan terkait kegiatan tersebut, dari peringatan pertama hingga pemasangan plang pemberitahuan untuk setiap pengembang yang melakukan kegiatan untuk menghentikan kegiatan.

“Kita sebelumnya sudah melakukan tindakan peringatan hingga pemasangan plang pemberitahuan untuk tidak ada kegiatan dilokasi, namun ada yang mencopot plang yang sudah kita pasang,” Ujarnya.

Pihak BP Batam yang hadir dalam RDP komisi I DPRD kota Batam juga menegaskan bahwa lokasi yang akan dijadikan kavling siap bangun (KSB), BP Batam tidak pernah mengeluarkan izin dan lokasi tersebut adalah hutan lindung.

“BP Batam tidak pernah mengeluarkan izin dan lokasi itu benar bahwa hutan lindung,” Jelas Fesly.

BP Batam sendiri di ungkap dia, bahwa BP Batam terakhir mengeluarkan pengalokasian Kavling Siap Bangun (KSB) pada tahun 2016 dan penyetopan dilakukan pada tahun 2017.

Andre, Salah satu perwakilan warga (konsumen) mengatakan, dari awal selalu taat dengan aturan yang diterapkan oleh perusahaan.

“Gejolak awalnya ini karena ada surat edaran sepihak dari PT yang menyatakan batas waktu untuk membayar DP Rp 5 Juta sampai tanggal 15 Juli, kemudian sisanya sebesar Rp 30 juta dibayar 1 juta per bulan,” ujarnya.

“Kami mohon komisi I untuk mewakili aspirasi warga. Kita juga mengapresiasi langkah PT untuk melegalisasi lahan, yang kita butuhkan adanya transparansi dari pihak PT atau pun pihak-pihak terkait lainya,” terangnya.

Direktur PT Prima Makmur Batam (PMB), Ayang menjelaskan Bahwa, kavling di Punggur dan Nongsa bukan jual beli, tetapi ganti upah tebas lahan dan tanahnya di hibahkan.

“Dasar menghibahkan karena perusahaan kami sudah mengganti rugi kepada masyarakat atas tanah yang kami hibahkan. Tanah yang dihibakan belum 100 persen, untuk harga ganti rugi bervariasi mulai dari Rp 3 juta sampai Rp 20 juta. Kita belum pernah menerima ganti rugi Rp 45 juta,” Katanya.

Ia mengakui tanah kavling tersebut masuk kawasan hutan lindung, tapi pihaknya sudah ikut Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang penyelesaian status hutan lindungnya tidak melibatkan BP Batam.

“Untuk masalah Prona ini sudah kami daftarkan ke Pemko(Batam) sejak September 2018, jadi kami bukan tidak mengurus perizinan. Dari September 2018 sampai Januari 2019, kami belum mendapatkan informasi atau konfirmasi dari Pemko Batam,” Paparnya.

Setelah berkonsultasi dengan Litbang Pemko Batam didapat penjelasan bahwa badan usaha yang memiliki nilai komersil tidak bisa mengurus Prona. “Dari situlah dasar kami untuk mengkonversi izin dari Prona menjadi badan usaha, yaitu kami harus melegalkan dari mulai BP Batam,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa untuk mengurus perizinan ke BP Batam, pihaknya harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.

“Untuk perumahan dan jasa, timbullah angka-angka yang harus dibayar ke negara, diantaranya UWTO, PBB, biaya balik nama, IMB, pecah PL, biaya ukur BP Batam dan BPN. Itu harus dipersiapkan dari sekarang,” jelasnya.

Terkait status hutan lindung, Ayang mengungkapkan bahwa status tanah yang ada merupakan milik pak Jajli, yang dibeli dari warga setempat yang sudah menguasai hutan tersebut sejak 1965 untuk di Nongsa dan di Punggur sejak 1945.

“Jadi sudah 20 tahun berturut-turut karena itu menjadi perkebunan campur, bukan hutan lindung murni tapi ada masyarakat pemiliknya,” jelasnya.

Dijelaskan bahwa tanah tersebut dibeli pak Jajli, kemudian tanah tersebut diasetkan untuk perusahaan dan dihibahkan ke masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang bervariasi.

“Soal status hutan lindung, kalau kita mengacu ke UU Agraria, kami sudah menguasai lahan itu sudah lebih dari 20 tahun bahkan 20 tahun berturut-turut, dan kami bisa dikeluarkan dari kawasan(hutan lindung) tersebut,” Sebutnya.

Menurutnya untuk mengurus legalitas tanah tersebut harus melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di pusat bukan di Batam.

“Setelah kami mengurus dan mendapatkan surat hak penegasan tanah, maka kami akan memasukkan perizinan kami ke BP Batam. Kalau sekarang kami dipaksakan ke BP Batam, kami tidak bisa, karena Perka BP Batam menyatakan hutan lindung tidak boleh diproses,” jelasnya.

Ditambahkan bahwa untuk lahan yang berada di kavling bintang Teluk Lenggung Punggur seluas 24 Hektar dan di Bukit Indah Nongsa IV seluas 28 hektar..

“Sejak bulan april 2019 kami sudah tidak melakukan kegiatan, terutama alat berat. Mungkin di Nongsa 4 ada masyarakat yang sudah tinggal, tapi kami tidak bisa menghentikannya karena prikemanusiaan,” jelasnya.

Mendengar berbagai penjelasan pihak Perusahan, komisi I DPRD kota Batam menegaskan. Jika permasalahan ini tidak menemukan titik penyelesaian. Maka komisi I DPRD kota Batam akan membawa permasalahan tersebut ke komisi pemberantasan korupsi (KPK).

“Jika itu tidak ada penyelesaian, kita akan laporkan ke KPK,. Karena sudah jelas dari penjelasan berbagai pihak bahwa itu hutan lindung dan tidak ada izinnya” Tegas Budi Mardiyanto.

Rapat dengar pendapat yang berlangsung Kurang lebih 3 jam, sangat alot dan menimbulkan ketegangan antara Harmidi Umar Husen Wakil Ketua komisi I DPRD kota Batam dengan Ayang dari PT Prima Makmur Batam.

Harmidi Umar Husen merasa tidak di hargai oleh pihak perusahaan. dimana, saat dirinya dan anggota komisi I DPRD kota Batam lainya berbicara, Ayang dituding tidak menghargai anggota DPRD kota Batam dengan terlihat tersenyum-senyum.

Sementara itu, Perwakilan dari Polresta Barelang menegaskan pula, akan segera melakukan pemeriksaan dan memanggil pihak-pihak terkait, atas kegiatan dilokasi hutan lindung dalam dua wilayah tersebut.

Dilansir dari Mediatargetbuser, Masyarakat mendatangi Kantor pemasaran PT Prima Makmur Batam yang mengelola kavling siap bangun (KSB) tepatnya berada di Kaveling Bukit Indah Nongsa 4, Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa, Batam pada Rabu (24/7) siang.

Tujuan kedatangan mereka meminta penjelasan terkait biaya tambahan yang dipungut oleh Manajemen PT Prima Makmur Batam.

Karena sebelumnya salah satu konsumen, Ama Revi saat ditemui di lokasi mengakui bahwa ia membeli dua Kaveling dengan ukuran dan harga bervariasi pada Minggu (3/3) lalu.

“Sebelumnya saya membeli dua kaveling yakni, ukuran 8×12 m senilai Rp13 jt dan ukuran 9×12 m senilai Rp15, jadi total Rp28 jt dan itu sudah biaya keseluruhannya sesuai dengan perjanjian awal,” jelas Revi.

Namun lanjut Revi, setelah belakangan ini kami kaget ada pengumuman dari PT Prima Makmur Batam bahwa pihak perusahaan meminta biaya tambahan senilai Rp35 jt perkavling dengan dalih biaya perizinan, sementara saya ada dua kaveling yang harus saya bayar.

“Jadi kita dikenakan biaya tambahan lagi senilai Rp70 jt untuk dua kaveling, hal ini sangat memberatkan kita para konsumen selain itu kita juga merasa sudah ditipu. Maka kedatangan kami disini mau minta penjelasan dari pihak pengelolah,” terangnya.

Lebih lanjut, pihak perusahaan pun memberikan opsi kepada konsumen, jika tidak mampu melanjutkan pembayaran Rp70 jt, maka kaveling yang sudah dibeli akan dialihkan kepada calon pembeli lain dengan mengisi form permohonan penitipan kaveling untuk dijual.

“Namun jika kita lakukan pembatalan uang kaveling yang sudah kita setor, maka uang kita dikembalikan dengan potongan 50 persen dari harga Harga Kaveling, dengan catatan ketika sudah ada yang membeli Kaveling tersebut” jelas Revi.(*)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.