Iklan Atas Artikel

Otoritasnews.co.id,Jakarta – Dalam Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar komisi II DPR RI bersama kadin kepri dan kadin batam, berbagai anggota komisi II DPR RI dari berbagai fraksi memandang rencana walikota batam pimpin BP Batam secara ex-officio melanggar berbagai undang-undang. Serta tindakan walikota batam yang dianggap telah berjualan ex-officio ditengah masyarakat batam.

Dwi Ria Latifa anggota DPR RI Komisi II, Dapil kepri, dari partai PDIP. meminta walikota batam untuk tidak menjual politik tentang Ex-Officio ditengah masyarakat.

Advertise!Iklan Dalam Artikel

“Saya minta Walikota Batam tidak jangan jualan ex-oficio lagi kepada masyarakat. karena kami Komisi II di DPR RI telah melakukan rapat dengan Menko dan Mendagri. Hasilnya tidak ada regulasinya walikota akan menjabat ex-Oficio”, Ungkap Dwi Ria Kepada Awak Media, dijakarta.

“Jangan pula memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat batam, terkait ex-officio ini, saya yang lahir dan besar di kepri tidak terima jika tanah kelahiran saya di buat ruyem dan gaduh,” Ujarnya

Dwi Ria Latifa Anggota Komisi II DPR-RI, Dapil Kepri Dari Partai PDIP.

“Untuk regulasi ex-officio itu juga belum ada dibahas, jadi jangan lagi jualan ex-officio,” Cetusnya

Lebih lanjut, Apa bila jabatan Walikota batam dipaksakan jadi Ex-officio ada banyak undang – undang yang di langgar oleh pemerintah pusat, ini yang saya tidak mau, jadi ini yang saya sampaikan kepada Presiden.” Ucapnya lagi.

Untuk itu, dalam RDP yang digelar komisi II DPR RI bersama kadin kepri dan kadin batam itu, komisi II DPR RI sepakat membentuk pansus untuk mengawasi dan mengawal setiap masalah yang ada dikota batam.

“Jadi kami juga di komisi II DPR RI, Akan membuat pansus, terkait Ex Oficio yang menjadi keresahan masyarakat dan pengusaha di batam ini sekarang, jadi biarkan kami dulu bekerja dan pansus ini akan mengawasi, mengawal setiap masalah yang ada dikota batam saat ini terjadi” Pungkasnya.

Tidak hanya dwi ria latifa menyampaikan sikapnya mengenai ex-officio walikota batam dalam RDP tersebut, firman anggota komisi II DPR RI dari fraksi partai golkar juga menduga adanya skenario besar dalam pencopotan Kepala BP Batam Lukita dan merencanakan WaliKota batam sebagai Kepala BP Batam secara ex-officio.

Baju Biru, “Firman Subagio, Anggota Komisi II DPR-RI, Fraksi Partai Golkar.

“Saya menduga ada skenario besar dibalik ini,” Kata Firman,

Ia juga menilai, apabila walikota batam menjadi pimpinan BP Batam secara ex-officio, akan menimbulkan konflik kepentingan kepentingan-kepentingan politik.

“Apabila WaliKota Batam menjadi Kepala BP Batam, Akan menimbulkan konflik kepentingan-kepentingan politik. Dan Apa nanti WaliKota akan menggunakan anggaran BP Batam, diinstansinya sendiri walikota bukan pemilik kuasa pengguna anggaran. Ini melanggar undang-undang.

“Ini akan terjadi abuse of power. Tentu akan ada kepentingan-kepentingan politik di dalamnya, dan akan ada kepentingan-kepentingan politik di dalam kebijakannya.

Ia juga mengungkap ketidak yakinnya walikota batam dapat terpilih kembali. “Saya tidak yakin walikota batam bakal terpilih lagi, sekalian kalau jika walikotanya dari Golkar, tentu saya tidak setuju rencana ex-officio ini,” Ujarnya.

Selain itu anggota komisi II DPR RI dari fraksi partai hanura, sudiro asno mengungkap kekecewaannya atas ketidak hadiran ketua dewan kawasan darmin nasution dalam RDP yang telah dijadwalkan oleh komisi II DPR RI.

“Ini ketua dewan kawasan sudah diundang untuk hadir, tapi malah tidak hadir dengan alasan ada acara presiden, dan ketidak hadiran itu baru kita dengar tadi pagi,” Ungkap asno dalam RDP.

“Kita ini juga sedang sibuk-sibuknya didapil kita masing-masing, tapi karena kita peduli terhadap permasalahan batam saat ini, kita hadir disini,” Ujarnya

Dalam RDP komisi II DPR RI yang menghadirkan kadin kepri dan kadin batam, Andi bola selaku pengurus kadin kepri bidang UMKM menyebut, kota batam saat ini sangat terpuruk semenjak isu ex-officio ini muncul, dan UMKM tidak lagi mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah.

“Kota Batam ini sudah sangat terpuruk, walikota batam sudah sibuk dengan ex-officio, UMKM tidak lagi diperhatikan,” Ujar Andi dalam RDP.

Ia juga menegaskan, Jika rencana walikota batam pimpinan di BP Batam secara ex-officio, maka ia tegas mengatakan akan melakukan aksi besar-besaran, karena hal tersebut telah melanggar banyak undang-undang.

“Jika ini tetap dilanjutkan. Kita demo besar-besaran, karena ex-officio jika dipaksakan akan melanggar banyak undang-undang.

Setelah mendengarkan berbagai pendapat dari fraksi-fraksi di komisi II DPR RI dan pandangan kadin kepri dan kadin batam, disimpulkan catatan RDPU komisi II DPR RI dengan kadin kepri dan kadin batam, selasa, 12 maret 2019, sebagai berikut ;

1. Komisi II DPR RI memahami permasalahan Batam saat ini yang disampaikan oleh KADIN Provinsi Kepulauan Riau dan KADIN Kota Batam yang ditimbulkan oleh regulasi dan ketidakpastian hukum, yang berdampak terhadap menurunnya ekonomi, sosial, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Komisi ll DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Komisi ll DPR RI berpandangan bahwa rencana menunjuk Walikota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undangan.

3. Komisi ll DPR RI mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang perubahan status Free Trade Zone menjadi Kawasan Ekonomi Khusus selama tidak memberikan dampak langsung kepada Usaha Kecil Menengah dan masyarakat Batam khususnya, Kepulauan Riau
pada umumnya.

4. Komisi ll DPR RI sepakat akan mengusulkan pembentukan Panitia
Khusus (Pansus DPR RI) penyelesaian masalah Batam.[red]

Iklan Bawah Artikel

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.