Iklan Atas Artikel
Kadin Batam Melaporkan Dirjen Bea Dan Cukai terkait terbitnya surat penghentian Pelayanan dokumen CK-FTZ, Kepada Ombudsman RI.

Otoritasnews.co.id, Batam – Terkait nota dinas Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) bernomor ND-466/BC/2019 untuk menindaklajuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait indikasi penyalahgunaan insentif fiskal berupa pembebasan pengenaan cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Dalam dokumen nota dinas yang meminta penghentian Pelayanan dokumen CK-FTZ, Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi memberitahukan sejumlah pokok bahasan yang telah dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari lembaga antirasuah tersebut.

Sebelumnya, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengeluarkan nota dinas untuk menindaklanjuti Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor IPW.4.3-231/SES.M.EKON/05/2019 Tanggal 9 Mei 2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Atas Hasil Kajian Optimalisasi Penerimaan Negara Di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) tahun 2018 Terkait Pencabutan Fasilitas Cukai di KPBPB.

Advertise!Iklan Dalam Artikel

Kemudian disusul Badan Pengusahaan BP Batam melakukan revisi terhadap Perka Nomor 10 Tahun 2019 yang telah diberlakukan pada tanggal 21 juni 2019 untuk menjamin kelancaran kegiatan investasi, ekspor dan kebutuhan masyarakat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam,

Dimana revisi yang dilakukan Peraturan Kepala (Perka) Nomor 8 Tahun 2019 telah mengalami perubahan kedua menjadi Perka Nomor 11 Tahun 2019. Dan Sementara itu BP Batam di Pasal 41 terkait Penetapan jumlah dan cukai untuk produk mikol dan rokok  telah mencabut cukai kedua produk tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Jadi Rajagukguk Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam menyanyakan adanya tindakan Dirjen BC yang mengeluarkan surat nota dinas yang dinilai keliru.

“Kenapa Dirjen BC mengeluarkan Nota Dinas untuk tidak melayani Dokumen CK FTZ Batam? Dokumen ini merupakan untuk melengkapi barang masuk dari luar yang tidak dikenalan Cukai,” Ujarnya.

“Kalau perintah Dirjen BC ke Kepala BC di Wilayah FTZ BBK itu sama dengan melanggar UU FTZ dan tidak mengindahkan perintah Presiden Jokowi yang meminta agar petugas dan kebijakan pemerintah tidak mempersulit pelayanan dan mendukung ekosistem dunia usaha dan pelayanan publik,” Sebut Jadi pada awak media ini, Senin 12/8/2019.

Terkait kebijakan tersebut, ia menilai hal itu Bukan saja merugikan pengusaha tetapi juga merugikan daya saing Batam sbg kawasan FTZ sesuai UU

“Sekarang ini UU FTZ masih memberikan fasilitas bebas PPN, PPn-BM dan Cukai. Prinsipnya pengusaha itu taat dan siap membayar pajak apapun sepanjang sdh ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undang di kawasan FTZ Batam,” Ungkapnya.

Diungkapkannya juga, Terkait laporan Kadin Batam Kepada Ombudsman RI terkait keberatan atas surat nota dinas Dirjen BC telah diterima oleh pihak ombudsman RI.

“Sudah diterima dan akan ditangani langsung oleh Pak Dadan salah satu komisioner,” ungkapnya.

Selain itu, Ia juga meminta kepala BP Batam segera melakukan perubahan terhadap Perka 11 tahun 2019 yang sebelumnya mengalami perubahan kedua.

“Kita juga minta Kepala BP Batam untuk merubah Perka 11 melalui executive review. Jika tidak maka satu satunya cara yang elegan dan yang dibenarkan adalah menguji Perka 11 tersebut ke MA,” Tegasnya.

Sementara itu, Dr Ampuan Situmeang Ketua Dewan Pakar Bidang Hukum dan Mediasi Kadin Batam juga mengatakan bahwa, kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen BC terkait penghentian Pelayanan dokumen CK-FTZ dinilainya sebagai kebijakan keliru.

“Ini jelas maladministrasi dan mengganggu ekosistem dunia usaha. Jika demikian, kami akan laporkan kepada Presiden Jokowi, apa pun yang menghambat dunia usaha dan investasi di Batam,” tambahnya.

Menurutnya, Tindakan Dirjen Bea Cukai tidak dapat mengartikan perintah Presiden Jokowi perihal aturan ini.

“Batam pelan-pelan mau dikebiri oleh kebijakan lembaga pemerintah sendiri,” ujarnya lagi.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia, atau disingkat KADIN Indonesia, diketahui sebagai organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian telah menyurati kepala BP Batam terkait terbitnya Perka 11 tahun 2019 yang diharapkan Kadin Batam dapat dilakukan revisi kembali.

“Kadin Batam sudah menyurati Kepala BP Batam, agar di lakukan perubahan terhadap Perka itu. namun sampai saat ini, belum ada respon atau undangan berdialog dari Kepala BP Batam untuk membahas substansi masalah Perka No.11 itu,” Ungkapnya.

Menurutnya, terkait kebijakan yang dinilai merugikan daya saing Batam sbg kawasan FTZ sesuai UU, seharusnya BP Batam membuka ruang untuk melakukan pembahasan permasalahan tersebut besama Kadin Batam

“Harusnya sebagai Mitra pemerintah Kepala BP Batam wajar jika mengadakan percakapan mengenai masalah yang di temukan oleh Kadin Batam mengenai terbitnya Perka No.11 itu,” Ujarnya.

Diungkapkan dia, Rencana gugatan yang akan diambil kadin Batam sebagai alternatif terakhir, jika upaya dialog yang disampaikan kadin Batam tidak menemui titik temu terhadap kebijakan penerapn Perka 11 tahun 2019 tersebut.

“Upaya dialog, musyawarah (Mediasi) harus di prioritaskan. jika mengalami kebuntuan, maka barulah upaya Gugatan itu menjadi alternatif terakhir. Namun sebagai Mintra masak langsung main gugat, tanpa menempuh usaha dialog dan musyawarah,” Terangnya.(*)

Iklan Bawah Artikel

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.