Iklan Atas Artikel

Otoritasnews.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berminat memindahkan Ibukota negara ke pulau Kalimantan masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang menginginkan Ibukota negara tetap di Jakarta. Sebut saja Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB). DPD Pekat IB Jakarta Pusat ingin mengaktualisasikan pemikirannya terhadap konsep pemindahan Ibukota negara yang dicanangkan pemerintah Jokowi.

Menurut Ketua DPD Pekat Jakarta Pusat, Operudi Elka Putra yang sekaligus berprofesi kesehariannya sebagai Pengacara ini, bahwa pemindahan Ibukota seharusnya tidak perlu dilakukan. Sebab masih ada yang lebih URGENT dari pada pemindahan Ibukota.

“Pemindahan Ibukota ke Kalimantan karena pertimbangan kemacetan dan polusi udara Jakarta, saya kira ini bukan alasan yang tepat,” kata Operudi kepada Otoritasnews.co.id di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Advertise!Iklan Dalam Artikel

Jika dianggap dua faktor tersebut menjadi alasan pemindahan Ibukota, Operudi Elka Putra, pria yang akrab disapa OPE ini mengatakan justru ada masalah, maka terdapat solusi pemikiran dari berbagai elemen masyarakat.

“Negara ini masih punya stok generasi penerus, dan saat ini mereka berkecimpung dalam berbagai organisasi, baik organisasi kemahasiswaan maupun organisasi kemasyarakatan. Maka, sejatinya pemerintah memberikan ruang kepada elemen masyarakat dalam hal memberikan kontribusi pemikirannya sebagai problem solving,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Bidang Kader Keanggotaan (OKK) DPD Pekat IB Jakarta Pusat, Syamsir Koto meminta kepada pemerintah agar rencana pemerintah ibukota sebaiknya dikaji ulang.

“Saya minta agar rencana pemindahan Ibukota perlu dikaji ulang, baik dari sisi positif maupun negatifnya,” pinta Syamsir.

Sisi positif, lanjut Syamsir, adalah dapat dirasakan penduduk di ibukota yang baru. Mereka akan mendapatkan inkam dari hasil penjualan lahannya apalagi terjual dengan harga mahal. Sementara sisi negatifnya dan yang menjadi kekhawatiran kita adalah bilamana masyarakat setempat tidak bersahaja dengan masyarakat pendatang.

“Kita kan tahu persis karakter suku asli Kalimantan yakni suku Dayak yang sampai sekarang masih berpikiran primitif. Saya khawatir jangan sampai terjadi benturan fisik dengan suku pendatang dan akhirnya menjadi masalah baru,” kata Syamsir mengingatkan.

Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) DPD Pekat IB Jakarta Pusat, Ali Ibrahim menambahkan, pemindahan Ibukota ke pulau Kalimantan tersebut bukan sebagai bentuk penyelesaian masalah, akan tetapi menambah masalah.

“Pemindahan Ibukota tentu memakan anggaran tidak sedikit. Pemerintah harus menyiapkan anggaran kurang lebih Rp. 500 triliun Sementara hutang Indonesia di luar negeri sebagaimana dicatat Baik Indonesia (BI) sekitar 5 ribu triliun,” papar Ibrahim.

Ia menilai, membangun ibukota baru, pemerintah tentu hutang lagi ke Luar Negeri. Pasalnya, APBN kita belum cukup ke arah situ.

“Kondisi ekonomi kita masih merosot, begitu juga keamanan negara yang belum memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pelaku ekonomi untuk berinvestasi. Maka saya berharap agar pemerintah sebaiknya mengurungkan rencana tersebut dan beralih membenahi perekonomian kita agar masyarakat bisa hidupnya sejahtera dan mandiri,” ulasnya. (Arum)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.