Otoritasnews.co.id, Jakarta – Penyuluh Pertanian sebagai tenaga teknis atau garda terdepan mendukung program program Kementerian Pertanian. Dalam pengawalan dan pendampingan guna mensukseskan pembangunan sektor pertanian.

Djayawarman Alamprabu, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat – Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian (BPPSDMP Kementan) mengatakan, Kementan masih membutuhkan 74.000 orang Penyuluh Pertanian, saat ini baru tersedia 31.500 orang sehingga masih membutuhkan 42.500 orang Penyuluh Pertanian, yang diprioritaskan diisi dari Tenaga Harian Lepas (THL) Lingkup Kementerian Pertanian. Menyikapi adanya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kementerian Pertanian telah mengusulkan Jabatan Penyuluh Pertanian sebanyak 17.691 orang THL Lingkup Kementerian Pertanian untuk mengisi formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK. Dari hasil validasi ternyata yang memenuhi persyaratan sebanyak 14.924 orang. Bertempat di Gedung F Kementetian Pertanian, Senin (11/2/2019).

Pengadaan ASN PPPK Tahap I hanya diperuntukan bagi jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian. PPPK untuk Jabatan Penyuluh Pertanian berasal dari THL-TB Penyuluh Pertanian, Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) Perkebunan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP), Penyelia Mitra Tani dan Inseminator, dengan kompetensi Pendidikan Bidang Pertanian.

Untuk menindaklanjuti kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/108/FP3K/M.SM.01.00/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 untuk Jabatan Guru, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian, Kementerian Pertanian akan mengadakan kegiatan Sosialisasi Pengadaan ASN PPPK Penyuluh Pertanian. Kegiatan bertujuan untuk mensosialisasikan pengadaan PPPK dan menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Dinas Pertanian seluruh Indonesia.

Kegiatan ini diselenggarakan selama satu hari pada tanggal 11 Februari 2019 di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian yang dihadiri lebih dari 600 orang Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota serta perwakilan Tenaga Harian Lepas (THL) Lingkup Kementerian Pertanian.

Adapun Rangkaian acara yang harus diikuti oleh peserta diantaranya sebagai berikut:

a. Arahan Menteri Pertanian.

b. Pemaparan Deputi SDM Aparatur terkait Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai ASN PPPK Penyuluh Pertanian.

c. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara yang akan memaparkan Teknis Sistem Pendaftaran Pegawai ASN PPPK Penyuluh Pertanian.

d. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan yang akan memaparkan Kebijakan CAT UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

e. Pengesahan Data Lampiran Nota Kesepahaman oleh masing-masing dinas.

Harapan dari terselenggaranya kegiatan ini adalah peserta dapat berpartisipasi secara aktif dan dapat memanfaatkan momen, sehingga memperoleh pemahaman yang benar serta dapat mensosialisasikan kembali kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Djayawarman Alamprabu, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat – Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian (BPPSDMP Kementan) usai acara mengatakan, Aparatur sipil Negara pegawai Pemerintah dengan Perjanjian ASN PPP Penyuluh Pertanian Ada 6 komponen utama :

1. Tenaga harian lepas (THL), Tenaga Bantu Penyuluh (TBP).

2. Tenaga Pendamping perkebunan (TPP).

3. Medik, Para Medik.

4. THL PUPP.

5. Inseminator.

6. PNP.

Keenam komponen ini tahun 2018 kita mengusulkan ke Kemenpan RB sebanyak 17.500 orang, kemudian ternyata yang direkomendasikan diperpanjang sekitar 6.500 orang dan hasil verifikasi dengan Kemenpan RB dan BKN sebanyak 14.995 orang.

Sekitar 15.000 orang ini Insya Allah akan melakukan pendaftaran untuk mengikuti tes dan indormasindari Kemenoan RB dan BKN tes akan dilaksanakan tanggal 24 Februari 2019 dan tanggal 1 Maret 2019 akan diumumkan hasil tes.

“Ini memang longterm, inilah kerja PPL, jadi aku promosikan karena saya sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), peluang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh THL lingkup pertanian didampingi oleh.teman-teman kepala dinas pertanian baik kabupaten kota maupun provinsi,” ucap Djayawarman

Saya sebagai Kepala BPPDDMP berharap 100 % lolos tes. Seandainya tidak lolos, di 2019 ini honor dan BOP tetap dibayarkan oleh Kementerian Pertanian.

“Dipeyuluhan ada program sertifikasi profesi yang saat ini baru diorientasikan untuk penyuluh pertanian PNS. Mungkin kedepan akan kita kembangkan untuk penyuluh pertanian ASN, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta,” tutupnya. (Guffe).

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.