Iklan Atas Artikel

Otoritasnews.co.id, Batam – Terkait janji bebas uang wajib tahunan otorita (UWTO) yang disampaikan oleh Walikota Batam H Muhammad Rudi, tentu bukan hal baru, baik melalui media maupun disampaikan secara langsung ke masyarakat. Kini hal tersebut menunggu realisasi saat Walikota Batam yang telah menjabat Ex-officio Kepala BP Batam.

Dilansir dari haluanKepri, Walikota Batam H Muhammad Rudi sempat mengatakan bahwa, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyiapkan lahan di Batam dengan luas di bawah 200 M2 dan lahan di wilayah kampung tua, menyediakan bantuan membeli bantuan pemerintah otorita (UWTO) dan juga menggunakan dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Advertise!Iklan Dalam Artikel

“Kita warga Batam, bersyukur, baru saja presiden menyatakan menyetujui, menginstal UWTO dan mengeluarkan dari HPL BP Batam, untuk perumahan yang memiliki ukuran tanah di bawah 200 M2 dan tanah kampung tua,” ujar Rudi, dalam acara pembukaan saat buka puasa bersama di kediaman Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Minggu (26/5).

Dikatakan Rudi, disetujui Presiden tersebut, disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, dalam pertemuan koordinasi lintas lembaga dan kementerian yang diadakan di kantor Kementerian Perekonomian, Jumat (24/5) lalu.

Menurut Rudi, keputusan presiden tersebut, merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh segenap warga Batam. Dan hal ini merupakan hadiah yang sangat berharga bagi segenap warga Batam.

“Tentunya, keputusan presiden terkait legalitas lahan pemukiman dan lahan kampung tua adalah keputusan yang tepat dan selama ini ditunggu oleh masyarakat Batam,” ujar Rudi.

Lebih lanjut dijelaskan Rudi, implementasi terkait persetujuan presiden tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh tim teknis yang nantinya akan melibatkan lintas instansi, baik itu dari Pemko Batam, BP Batam, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perekonomian dan lainnya.

“Menindaklanjuti persetujuan presiden, segera akan dibentuk tim teknis yang terdiri dari lintas instansi. Kita berharap agar dalam waktu dekat, regulasinya segera rampung, sehingga dalam tahun ini juga, kebijakan tersebut sudah bisa berlaku,” harap Rudi.

Pada kesempatan tersebut, Rudi juga menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh pihak yang tanpa kenal lelah berjuang mewujudkan sejumlah kawasan di Batam bebas UWTO atau dikeluarkan dari hak pengolalan lahan (HPL) BP Batam.

Menanti terealisasinya janji bebas UWTO yang ditunggu-tunggu masyarakat Batam, Safari Ramadhan Anggota DPRD kota Batam, mendukung kebijakan tersebut.

“Kita dukung kebijakan pak Wali pembebasan UWTO bagi lahan perumahan 200 M2,” ujarnya.

Agar hal tersebut tidak menjadi janji semata yang terkesan untuk dimanfaatkan ke ranah politik, Safari meyakini hal tersebut akan segera terealisasi.

“Kita sangat meyakini pak Walikota yang juga sebagai Ex-officio kepala BP Batam akan mampu merealisasikan dalam waktu dekat ini,” kata Safari kepada media, 4/11/19.

“Karena masyarakat pasti sangat menunggu kebijakan ini. Masyarakat pasti sangat senang,” sambungnya.

Safari yakin dengan kebijakan tersebut, sebab Walikota Batam telah menjabat sebagai Ex-officio Kepala BP Batam. “Kita yakin janji pasti beliau tepati karena beliau telah memegang tampuk kekuasaan yang mengambil kebijakkan itu,” sebutnya.

Meski jabatan Walikota maupun sebagai Ex-officio Kepala BP Batam tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pembebasan UWTO tersebut, Safari tetap yakin hal itu dapat di wujudkan.

“Saya rasa tidak sulit bagi pak Walikota untuk merealisasikannnya,” ungkapnya.

Sementara itu pula, Ketua Umum LSM Suara Rakyat Keadilan (SRK) Akhmad Rosano menegaskan bahwa, terkait ucapan pembebasan UWTO, Walikota Batam tidak memiliki kewenangan untuk itu.

“Mau walikota dan sekalipun dia telah menjabat Ex-officio Kepala BP Batam, tidak memiliki kewenangan untuk bebaskan UWTO,” tegas Rosano.

Mudah Terucap Sulit di Buktikan, Akankah Walikota Batam Menepati Janji Bebas UWTO?, Itulah kata yang pas ketika Masyarakat menunggu kebijakan tersebut.

Rosano mengingat walikota Batam, tidak memberikan sebuah janji yang tak dapat di buktikan,” Walikota Rudi jangan suka berbicara yang belum tentu bisa di realisasikan dan yang bukan kewenangannya. Itu bisa kita anggap abuse of power,” kata dia.

Ketua umum SRK itu juga telah mengingatkan Walikota Batam H.M.Rudi, melalui laporannya ke pihak kepolisian terkait dugaan abuse of power.

“Dulu kita sudah laporkan di Polda Kepri, dan kita akan tindaklanjut laporan tersebut. Agar Walikota Batam tak suka-suka menebar janji ke masyarakat,” tegasnya.

Memasuki tahun politik 2020, Akhmad Rosano meminta kepada masyarakat Batam, agar tidak mudah termakan dengan ucapan yang belum tentu dapat di realisasikan.

“Masyarakat harus bisa membedakan, yang mana kewenangannya dan yang mana bukan. Jangan termakan dengan janji. Sama halnya masalah pelebaran jalan itu. Itukan dana provinsi dan terkait flow over simpang jam, setahu saya itu bukan programnya Walikota,” ungkap Rosano.

“Masyarakat Batam harus berterimakasih pada BP Batam atau otorita Batam yang dahulu bukan yang sekarang di jabat ex-officio,” ucapnya.

Sebab menurut dia, sambung Rosano, kemajuan pembangunan kota Batam tak terlepas dari peran serta BP Batam.

“Batam bisa maju pesat karena adanya otorita Batam atau BP Batam. Jika tidak ada instansi profesional maka sulit membayangkan batam seperti sekarang. Jika di banding dengan kota-kota yang ada di Kepri, contoh ibukota tanjung pinang di kelola sama pemerintah daerah bisa kita lihat bersama-sama tata kelola kotanya jalan sempit sulit mencari tempat parkir,” jelasnya.

“Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita banding terbalik ke Batam jika tanpa otorita Batam atau BP Batam? apakah kota Batam bisa maju seperti sekarang,” terangnya.(*)

Iklan Bawah Artikel


Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.