Iklan Atas Artikel
Kadin Batam

Otoritasnews.co.id, Batam – Terkait nota dinas dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) bernomor ND-466 / BC / 2019 guna menindaklajuti Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung pembebasan pengenaan cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ( KPBPB) Batam mendapat protes dari Kadin Batam.

Dalam nota dinas Dirjen Bea dan Cukai tersebut, perihal penghentian pelayanan dokumen CK-FTZ. Kebijakan itu pun mendapatkan tanggapan serius dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam hingga berujung pelaporan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Atas laporan Kadin Batam tersebut, Pihak Ombudsman RI melalui Nyoto Budiyanto,SH selaku Kepala TIM Gakkum dan Hankam yang menangani kasus tersebut mengatakan, bahwa atas laporan tersebut pihaknya telah melakukan rangakaian Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

Advertise!Iklan Dalam Artikel

“Saat ini sedang proses , permintaan informasi dari KPK Sudah kami terima beserta kajian-kajiannya. selanjutnya kami akan minta keterangan kepada Dirjen Bea dan Cukai,” Ungkapnya.

“Kadin sebagai mitra pmerintah mengawal Visi Indonesia program kerja Jokowi,” Ujar Jadi.

Selain Minta Revisi Perka 11, Kadin Batam Laporkan Dirjen BC Ke Ombudsman Terkait Penghentian Pelayanan Dokumen CK FTZ

Ia menyebut bahwa Ombudsman Republik Indonesia (ORI) setelah menerima tanggapan pihak KPK beserta hasil kajian KPK, hal tersebut sebagai bahan awal mendalami beberapa permasalahan antara lain regulasi dampak kerugian pemasukan ke negara dan lain lalin.

“Namun kami juga memeriksa regulasi yang mengatur CK-FTZ, dan akan melakukan permintaan dokumen dan pemeriksaan kepada Dirjen Bea dan Cukai serta akan menyimpulkan, dituangkan dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP),” Ujar dia saat di hubungi, Selasa/13/8/2019.

Sebelumnya, Kadin Batam menuding adanya maladministrasi dan kekeliruan terkait nota dinas dirjen Bea dan Cukai yang melakukan penghentian pelayanan dokumen CK-FTZ. Namun pihak ombudsman RI belum bisa memberikan tanggapan terkait hal tersebut.

“Kami belum bisa menjawab pertanyaan tersebut, karena kami belum Selesai pemeriksaan Dirjen Bea dan Cukai,” Katanya.

Ia menegaskan kembali, bahwa TIM Gakkum dan Hankam Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menerima laporan tersebut saat masih melakukan tahapan Pemeriksaan ataupun permintaan klarifikasi terhadap yang bersangkutan.

Sementara itu, Kadin Batam melalui Ketua dewan Pakar Bidang Hukum dan Mediasi Kadin Batam, Bahwa tidak hanya Keberatan atas Nota Dinas Dirjen BC tersebut, namun Kadin Batam meminta kepala BP Batam segera melakukan perubahan terhadap Perka 11 tahun 2019.

“Kadin Batam sudah menyurati Kepala BP Batam, agar di lakukan perubahan terhadap Perka itu. namun sampai saat ini, belum ada respon atau undangan berdialog dari Kepala BP Batam untuk membahas substansi masalah Perka No.11 itu,” Ujar Dr Ampuan Situmeang.

Menurutnya, terkait kebijakan yang dinilai merugikan daya saing Batam sebagai kawasan FTZ sesuai UU, seharusnya BP Batam membuka ruang untuk melakukan pembahasan permasalahan tersebut besama Kadin Batam

“Harusnya sebagai Mitra pemerintah Kepala BP Batam wajar jika mengadakan diskusi terlebih dahulu sebelum Perka tersebut dikeluarkan, mengenai masalah yang di temukan oleh Kadin Batam mengenai terbitnya Perka No.11 itu,” Katanya.

Diungkapkan dia, Rencana gugatan yang akan diambil Kadin Batam sebagai alternatif terakhir, jika upaya dialog yang disampaikan Kadin Batam tidak menemui titik temu terhadap kebijakan penerapn Perka 11 tahun 2019 tersebut.

“Upaya dialog, musyawarah (Mediasi) harus di prioritaskan. jika mengalami kebuntuan, maka barulah upaya Gugatan itu menjadi alternatif terakhir. Namun sebagai Mintra masak langsung main gugat, tanpa menempuh usaha dialog dan musyawarah,” Tambahnya.

Menurut dia, Tindakan Dirjen Bea Cukai tidak dapat mengartikan perintah Presiden Jokowi perihal aturan ini.

“Batam pelan-pelan mau dikebiri oleh kebijakan lembaga pemerintah sendiri,” Sebutnya.(*)

Iklan Bawah Artikel

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.