Iklan Atas Artikel

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Otoritasnews.co.id – Untuk kedua kalinya sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan perwakilan warga Perumahan Pluit Putri kembali mendatangi gedung DPRD di Kebun Sirih, Jakarta Pusat Kamis (22/8/2019).

Tujuan kedatangan mereka adalah mengadukan permasalahan mereka ke Komisi A dan Komisi C DPRD DKI Jakarta.

Advertise!Iklan Dalam Artikel

Kuasa Hukum warga Perumahan Pluit Putri Hengki Hendratmo mengatakan, Kami menganggap ada permasalahan serius terkait klaim PT Jakpro dan PDB yang telah memiliki IMB diatas lahan pasos dan pasum milik Perumahan Pluit Putri.

Sebab menurut Hengki, sesuai dengan Undang Undang Perumahan, ketika warga membeli rumah di Taman Pluit Putri itu sudah termasuk pasos dan pasum.

“Termasuk jalan pasilitas umum dan taman sudah dibeli oleh warga dani haknya warga sehingga secara hukum, tidak boleh ada pihak lain yang bisa mengklaim bahwa itu miliknya seperti PT Jakpro,” kata Hengki kepada Otoritasnews.co.id usai audensi dengan komisi C (22/8/2019).

“Oleh sebab itu, karena IMB sudah terbit kami juga harus melakukan langkah langkah strategis dengan melakukan gugatan ke PTUN, dan gugatan ini sudah kami daftarkan d ke PTUN dengab register nomor perkara 167/G/2019/PTUN_ JKT, pendaftaran tersebut kami lakukan pada tanggal 20 Agustus 2019,” jelas Hengki.

Dia berharap IMB itu batal, untuk membuktikan bahwa PT Jakpro dan PDB tidak memiliki legal standing diatas lahan pasos dan pasum warga Taman Pluit Putri.

“Kami berharap bisa memenangkan perkara ini dan juga meminta para pihak lain dapat mentaati setiap keputusan pengadilan,” imbuhnya.

Dia juga meminta dengan adanya gugatan ini semua pihak termasuk Jakpro maupun PTB untuk menghormati.

Hengki menegaskan, Sementara peradilan sedang berjalan jangan ada pihak yang mencoba memaksakan diri. Mendalilkan bahwa mereka punya IMB dan mereka berhak membangun diatas lahan tersebut.

“Persoalannya adalah kita kembali kepada persoalan sosial, Jangan sampai nanti ada gesekan gesekan yang menimbulkan benturan antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait,” tegasnya

Kami mengharapkan dari pihak bapak bapak dewan di komisi C.dan A supaya bisa memberikan semacam rekomendasi tertulis kepada mereka yang telah mengadu ini.

Selanjutnya Hengki juga meminta komisi C bisa memberikan surat kepada PT Jakpro maupun PTB dan ditembuskan kepada Gubernur dan Walikota kepada warga bahwa semua pihak harus mentaati proses hukum ini sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.atau ingkrah ditingkat banding maupun kasasi.

“Warga Pluit akan terus mempertahankan hak hak mereka atas lahan Perumahan Pluit Putri yang sudah menjadi hak mereka,” imbuhnya.

Tidak menutup kemungkinan nanti mereka akan melakukan gugatan perdata ke PN atas PT Jakpro yang telah mengklaim bahwa lahan tersebut adalah aset mereka.

Karena mereka menilai bahwa SK Gibernur tahun tahun 1992 yang menyatakan bahwa PT Jakpro ditunjuk untuk pengelola aset itu sangat sumir dan abstrak dasar kepemilikannya.

“Karena kami yakin mereka tidak memiliki alas hak seperti sertivikat, HGB ataupun apa namanya. Nah ini yang menjadi suatu keyakinan kami mengapa melakukan langkah langkah hukum maupun politik dengan mengadukan kepada komisi C,” pungkasnya. (daus)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.