Iklan Atas Artikel

Otoritasnews.co.id – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Evita Nursanty menegaskan Undang Undang tentang dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 tidak mungkin untuk dihapuskan. Indonesia membutuhkan pasal itu untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

“Saya sepakat dan mendukung apa yang pernah disampaikan Menkominfo Rudiantara bahwa pasal itu seperti Pasal 27 Ayat (3) soal penghinaan dan atau pencemaran nama baik tidak mungkin dihilangkan. Tak hanya itu, tapi juga yang mengatur kesusilaan di Ayat (1), perjudian di Ayat (2), pemerasan dan atau pengancaman di Ayat (4), dan Pasal 28, Pasal 29 itu tidak mungkin dihilangkan,” kata Evita di Jakarta melalui keterangan tertulis, Minggu (14/7/2019).

Advertise!Iklan Dalam Artikel

Evita menegaskan, tidak ada kesalahan pada ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU ITE, dan bahkan pasal-pasal itu sudah dibahas berulang-ulang termasuk pada saat melakukan revisi tahun 2016. Artinya, yang paling mungkin terjadi adalah kekeliruan dalam penerapannya.

“Sekali lagi ini bukan salah Pasal 27 itu, tapi mungkin kekeliruan dalam penerapannya. Karena itu, ada tiga solusi: pertama, saya tetap mendukung agar penegak hukum hati-hati dalam penerapannya. Saya katakan, ayo dilihat betul konteksnya, baik itudalam hal pencemaran nama baik maupun dalam hal kesusilaan. Kedua, saya serukan kepada publik ayo kita hati-hati dan cerdas dalam memanfaatkan teknologi informasi dan traksaksi elektronik. Ketiga, sosialisasikan pasal-pasal itu lebih luas kepada publik maupun kepada penegak hukum. Keempat, melakukan pengkajian komprehensif solusi perlindungan publik baik melalui UU ITE atau di luar UU ITE?” pinta Evita.

Dikatakannya, kebebasan penggunaan dan pemanfaatan ITE harus dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud mulia yakni menghormati hak orang lain juga. Apalagi UU ITE merupakan produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meski begitu, Evita mengatakan, dirinya setuju jika para pihak yang menaruh perhatian pada kasus-kasus UU ITE ini untuk tetap memberikan masukan agar publik yang kemungkinan rentan dapat terlindungi dari tindakan semena-mena. Walaupun hukum memang harus tegak kepada semua warga negara tanpa terkecuali.

Evita lalu menyinggung saat revisi UU ITE yang mereka lakukan tahun 2016 di DPR RI, yang juga dilakukan semata-mata untuk menampung aspirasi publik agar pasal itu jangan jadi alat represif dengan mudah menahan seseorang.

“Jadi kita mendengar aspirasi publik dan memang ada celah yang memungkinkan untuk ditempuh yaitu dengan menjadikannya delik aduan serta pidana dikurangi. Penegasan ini dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tapi, sekali lagi, tidak ada opsi untuk menghilangkan,” sambungnya.

Terkait dengan ketentuan pasal intersepsi yang ramai diperbincangkan saat ini, Evita Nursanty mengatakan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, MK berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. (okezone)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.