Iklan Atas Artikel
Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk Bersama Wali Kota Batam Muhammad Rudi

Otoritasnews.co.id,Batam – Terkait Lemahnya perhatian Pemerintah Kota Batam (Pemko) terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM), dibandingkan perhatian terhadap pelebaran jalan Kota Batam, membuat para UMKM kecewa terhadap Pemko Batam.

Beberapa hari yang lalu Katua Kadin Batam Jadi Rajagukguk menerima kunjungan dari para pelaku UMKM Batam di kantornya, dan menyampaikan beberapa hal serta kekecewaannya terhadap Pemko Batam yang lebih sibuk pelebaran jalan namun UMKM Dikesampingkan.

Saat Muhammad Rudi Walikota Batam Hadir Di Rapat Kordinasi Kadin Batam Tahun 2017.

Jadi Rajagukguk menyebut, Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad terkesan melupakan visi dan misinya sebelumnya, ditambah lagi dengan munculnya rencana pemerintah pusat untuk menjadikan Walikota Batam sebagai ex-officio. Hal itu kemudian menyibukkan Walikota tanpa memberikan perhatian terhadap pelaku UMKM yang sangat penting untuk penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya di kota Batam.

Advertise!Iklan Dalam Artikel
Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk Bersama Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

“Rudi dan Amsakar seperti lupa visi misi sebelumnya, dan muncul rencana ex-officio. Walikota makin lupa memberikan perhatian kepada pelaku UMKM di kota Batam,” ucap Jadi.

Pemko Batam Sibuk Lebarkan Jalan, UMKM Dikesampingkan

“Jangan sibuk merebut jabatan ex officio dan mau berjuang mengembalikan hak kepemilikan lahan rakyat, kemana saja dia selama ini? Tanya Jadi

Jadi juga mengungkapkan, “Rudi pernah menjadi Wakil Walikota dan sekarang menjadi Walikota Batam, rumah yang dia huni sekarang ini beli darimana? status lahannya apa? Tanya kembali Ketua Kadin Batam.

Ia juga menuturkan, sebagai Walikota Batam memperjuangkan hak rakyat sudah tentu menjadi kewajiban sebagai Kepala Daerah dan tidak perlu menunggu jabatan ex-officio.

“Jabatan Walikota Batam itu lebih tinggi karena sebagai Kepala Daerah harusnya dari dulu sudah diperjuangkan hak rakyat, dan tidak harus menjadi ex officio (Kepala BP Batam),” Cetusnya

Mengingat Visi Misi Rudi-Amsakar, Bagaimana Realisasinya?

“Karena sebenarnya Kepala BP Batam hanya sebagai pelaksana saja atau operator, tidak memilki hak terhadap pembebasan uang wajib tahunan (UWT) apalagi mengalihkan Hak Guna menjadi Hak Milik, itu kewenangan Presiden melalui Menteri terkait, seperti Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang karena, Ketua Dewan Kawasan PBPB Batam, khususnya terkait uang wajib tahunan (UWT) yang dibayarkan per 30 tahun itu menyangkut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan soal pertanahan dan tata ruang” Ungkapnya

Jadi Rajagukguk juga mengatakan, Muhammad Rudi juga harus menyadari, jabatan Walikota Batam lebih tinggi daripada Kepala BP Batam.

Selfie Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk Bersama Muhammad Rudi Walikota Batam, Asman Abnur Dan Jonhanes kennedy

“Jadi jangan dibawa-bawa mengembalikan hak rakyat (seperti film Robin Hood), padahal tujuannya hanya mau menjadi ex officio (Rangkap Jabatan) Kepala BP Batam. Jabatan Walikota Batam itu jauh lebih tinggi daripada Kepala BP Batam, harusnya Rudi dulu tidak mencalonkan Walikota, atau berani nga Rudi mundur dari Walikota Batam dan menjadi Kepala BP Batam?” Tegas Jadi [red]

Iklan Bawah Artikel

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.