Iklan Atas Artikel

Otoritasnews.co.id – Sabang merupakan pusat kuliner terbesar di DKI Jakarta. Kawasan ini lebih besar dibanding kawasan kuliner lain di Ibu Kota. Untuk meningkatkan produktivitas para pelaku usaha kuliner di tempat ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menata kawasan kuliner Sabang menjadi luas untuk pedagang kaki lima (PKL), menerapkan parkir paralel, dan memperlebar trotoar.

Atas rencana itu sekumpulan warga pemilik bangunan di Jalan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat menolak rencana pemerintah DKI Jakarta

Advertise!Iklan Dalam Artikel

Ketua RW 01 Kelurahan Menteng Grace mengatakan pemerintah tidak mengajak warga dan pelaku usaha yang puluhan tahun mendiami Jalan Sabang untuk berdiskusi. Padahal, perubahan tata ruang di sana akan berdampak langsung terhadap pebisnis dan pemilik bangunan.

“Warga hanya mendapat sosialisasi satu arah dari Pemprov DKI. Ada konsultan yang tiba-tiba datang bawa desain, tetapi kami tidak pernah diajak bicara,” ujarnya di Jalan Sabang, Senin (13/1/2020).

Warga lantas mengadukan hal tersebut kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Grace memaparkan ada tiga konsep perubahan yang bakal diterapkan Gubernur Anies di Jalan Sabang, yaitu penambahan kios PKL, penerapan parkir paralel, dan pelebaran trotoar. Pertama, penerapan parkir paralel memanjang. Kedua, penerapan PKL di sepanjang trotoar Sabang.

Berdasarkan desain konsultan yang ditunjuk Pemprov DKI, lanjut Grace, kios PKL dan trotoar dibangun di sisi kanan jalan Sabang. “Sementara itu, parkir paralel akan diterapkan di sisi kiri jalan. Ini bukan parkir serong lagi, jadi bakal memakan badan jalan. Warga dan pemilik bangunan bakal menolak jika ini diterapkan,” imbuhnya.

Pemilik Rumah Makan Padang Natrabu Ganefo Dewi mempertanyakan desain penataan yang dibuat oleh konsultan suruhan Pemprov DKI. Penambahan ruang untuk PKL justru tidak proporsional dengan kontrubusi yang diberikan pengusaha di Sabang.

Dia mengeluhkan turunnya omzet semenjak diberlakukan kebijakan jalan satu arah di Sabang.

“Saya pemilik usaha rumah makan di sini sejak tahun 1958. Keputusan tanpa musyawarah dari Pemprov DKI. Kami sebagai pengusaha yang bayar PBB dan pajak restoran akan kehilangan omzet sampai 30% jika aturan ini diberlakukan,” ucapnya.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengingatkan Pemprov DKI jangan asal sosialisasi rencana penataan tanpa mengundang warga untuk berdiskusi. Pasalnya, kawasan Sabang merupakan salah satu lokasi kuliner yang penting di Jakarta.

Dia tidak mempermasalahkan niat Anies untuk menata kawasan Sabang, tetapi Pemprov DKI harus berembuk dengan warga, pemilik gedung, dan pelaku bisnis yang sudah ada di sana.

“Sekarang gini, PKL diundang pemerintah untuk diskusi, kok warga yang tinggal di situ malah enggak. Kan aneh, mereka yang punya tempat kok,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut tidak keberatan dengan banyaknya PKL yang ada di Jalan Sabang, asalkan ditata dengan rapi. Dia juga meminta Dinas Perhubungan untuk menerapkan sistem parkir elektronik.

Pasalnya, konsep e-parkir yang sempat diterapkan pada era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru tidak diteruskan oleh Anies.

“Parkir di sini makin semrawut. Tuh lihat banyak mesin e-parkir, tetap saja diminta Rp5000 tunai sama tukang parkir. Kalau memang niat mau menata Sabang, lebih baik perbaiki sistem pembayaran. Bukan malah memperluas trotoar dan malah dijadikan parkir paralel,” katanya. (Arum)

Iklan Bawah Artikel


Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.