Iklan Atas Artikel
Amir Mahmud,S.Ag.,MH.,CLA Kuasa hukum penggugat

Otoritasnews.co.id, Batam – Jelang persidangan perdana antara dua warga Batam melawan presiden RI dan 6 tergugat lainya. Dimana persidangan akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam pada 26 Agustus 2019 mendatang. Dua warga kota Batam Akhmad Rosano bersama Fachry Agusta, terus menjadi sorotan publik.

Sorotan itu tertuju kepada dua warga Batam tersebut, sebab menjadi tanda tanya besar mengapa gugatan tersebut harus dilakukan dan apakah hal itu begitu penting untuk kota batam?.

Ditemui otoritasnews.co.id, Amir Mahmud,S.Ag.,MH.,CLA Kuasa hukum penggugat Menjelaskan bahwa, gugatan yang dilakukan cleinnya itu terkait adanya perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Presiden RI).

Advertise!Iklan Dalam Artikel
Jadwal Sidang Antara 2 Warga Batam melawan Presiden RI Bersama 6 Tergugat Lainnya. Yang akan berlangsung pada 26 Agustus 2019. Di PN Batam.

Subtansial dari gugatan kedua warga Batam itu terkait tidak dibentuknya peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang hubungan kerja antara Pemko Batam dan BP Batam oleh Presiden RI hingga hampir 20 tahun lamanya.

Berdasarkan pasal 21 undang-undang nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam. Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai daerah otonom Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Di daerahnya mengikutsertakan badan Otorita Batam.

Saksikan! Sidang Perdana, 2 Warga Batam Vs Presiden RI

Serta status dan kedudukan badan Otorita Batam (BP Batam) yang mendukung kemajuan pembangunan nasional dan daerah sehubungan dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah perlu disempurnakan.

“Kenapa di Gugat atau apanya yang melanggar hukum?, ternyata di pasal 21 ayat 3 undang-undang 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kota Batam, Disana ditentukan. selama 12 Bulan paling lambat, kota Batam sebagai daerah otonom. pemerintah harus Membentuk peraturan pemerintah (PP) yang mengatur Hubungan kerja antara Pemko Batam dengan badan Otorita Batam (BP Batam),” Ujar Amir Mahmud.

Menurutnya, Hal tersebut seharusnya kita dapat memahami maksud pembentuk undang-undang disitu. Kenapa pembentuk undang-undang membuat ketentuan pasal 21 ayat 3, supaya ada PP yang mengatur hubungan, karena sebelumnya ada otorita Batam dengan kewenangannya, lalu muncul Kota Batam (Pemko Batam). “Ini bisa nggak nyambung, dua dua institusi sama-sama punya kuasa. ini gak nyambung nanti ini. Nah di khawatirkan oleh pembentuk UU, maka dibuatlah itu, agar nyambung, harus dibuatlah PP itu. Namun ternyata PP tersebut sampai gugatan ini di daftarkan tidak pernah dibuat,” Sebutnya.

Ia kembali menjelaskan, bahwa pernah ada masa sesudah undang-undang itu muncul, bahwa PP tersebut akan dibuat. Namun ketika ia melakukan penelusuran hukum, Amir Mahmud mengungkapkan bahwa menemukan data, bahwa itu pernah ada inisiatif pembentukan PP,

“Karena undang-undang itu dan peraturan yang lain tentang pembentukan perundang-undangan itu yang mengerjakan menteri terkait (Mendagri RI) itu pernah ada upaya, Sudah ada harmonisasi dan sinkronisasi dengan DPRD kota Batam dan Pemko Batam saat itu untuk menyusun Rancangan peraturan pemerintah yang mengatur hubungan kerja tadi. Tapi kemudian menghilang. Jejaknya pun tak nampak,” Ungkapnya.

Alih-alih itu dilakukan kata dia, Yang terjadi tahun 2000 muncullah undang-undang kawasan bebas, tahun 2007 muncullah BP Batam nya, terus berlanjut.

“Eh, belakangan muncul Ex-Officio. Menurut Klein kami. Itu semuanya tidak perlu. jadi pemerintah sudah melanggar hukum sekian lama malah mau bikin ex-officio lagi. itu makin memperparah pelanggaran pemerintah,” Tegasnya.

Maka lanjut Dia, hal itu membuat Gugatan tersebut dilakukan terhadap 7 tergugat. “Tentunya untuk dua hal, Pertama karena ini negara berdasarkan hukum, you patuh dong pada hukum. Yang kedua, tanpa PP hubungan antara Pemko Batam dan BP Batam tidak akan pernah Harmonis dan pembentuk UU sudah menyadari dari awal,” Sambungnya.

“Faktanya, sampai sekarang ada dualisme, dualisme ini bukan ke sepihak klien kami. Pak. Rosano dan pak. Fachry Agusta. Tapi fakta, pemerintah pun pusing dengan itu, presiden kita pun pusing dengan itu. makanya ada banyak upaya yang mereka lakukan untuk meniadakan dualisme, tapi tetap tidak nyambung karena undang-undang minta PP. You bikin PP itu, bukan Ex-officio,” Kata Amir Saat di wawancarai media ini, Sabtu, 10/8/19.

Presiden RI Dan 7 Pemangku Kebijakan Digugat 2 Warga Batam?

Jika PP tersebut dibentuk membuat bekerjanya Pemko sebagai pemerintah daerah sesuai Undang-undang yang telah dibuat, dan bekerjanya BP Batam kelanjutan dari otorita. itu dua-duanya nyambung. masing-masing bekerja harmonis akhirnya, Apa yang dimaksud dengan dibentuknya Batam sebagai Kota industri di masa lalu, apa yang dikehendaki pembuat undangan-undangan, dengan munculnya Kota Batam, itu bisa dilaksanakan seiring Selaras oleh kedua instansi.

“Makanya digugatan itu juga, untuk mencegah munculnya ex-officio yang akan memperpanjang masalah menurut prinsipal kami, maka dibuatlah tuntutan provisionil, jadi digugatan itu biasa memang ada primer, sebelum primer kita minta provisionil. kita minta ada penundaan, kita minta kepada majelis supaya sebelum putusan muncul atas perkara ini agar tergugat diperintahkan menghentikan segala hal yang terkait dengan ex-officio termasuk proses pembentukan rancangan PP yang akan merubah PP 47,” Terangnya.

Ditanyakan terkait persiapan dalam sidang perdana yang di tunggu-tunggu tersebut, dirinya bersama kedua Kleinnya tidak begitu banyak melakukan persiapan, sebab apa yang telah dimasukkan dalam gugatan tinggal menunggu proses sidang.

“Sebenarnya tidak ada persiapan khusus, karena dengan mendaftarkan gugatan itu semua persiapan sudah selesai, karena didalam gugatan itu kan diurai segala sesuatunya. Diurai, Sampai dibuatlah sebuah tuntutan,” Ucap Amir Mahmud pada awak media ini.

Namun ia berharap, dalam gugatan yang dilakukan tersebut tidaklah memakan waktu yang begitu panjang. ‘Kita punya harapan besar, karena esensi dari gugatan ini tidak dalam posisi Principal kami 2 warga negara dengan penduduk kota Batam tidak dalam posisi bersikap oposisionil terhadap pemerintah.

“tidak begitu, tapi Principal ini menghendaki, ayo kita sama-sama selesaikan masalah besar ini, daripada melanggar undang-undang. Ayo kita ikuti undang-undang, bikin PP itu. supaya masalah selesai, jadi apa yang dikehendaki UU, apa yang disebut dengan negara welfare State, dan lain-lain, itu bisa kita capai. Mari kita capai itu. ini lebih kepada menggugah presiden, karena jabatannya dan turunannya, Mendagri, sampai nanti ke DPRD. Supaya duduk kembali. Karena ada yang keliru selama ini, ayo kita selesaikan. Nah,

Ia mengungkapkan, bahwa kliennya tersebut lebih menginginkan sidang yang singkat, namun proses pembentukan PP yang diharapkan tersebut dapat segera di sikapi dengan tindak pemegang kekuasaan.

“Sebenarnya prinsipal kami dan saya sebagai kuasa hukum nya. Pada saat sidang nanti, ya semoga ini bisa selesai di level mediasi. Tidak perlu berpanjang panjang, karena pada pokoknya, ayo kita buat PP ini, kita bekerjasama. Supaya Batam tidak kayak sekarang lah. Tidak lulu lanta.

Disamping itu, ditanyakan soal pro dan kontra saat kemunculan Rencana Ex-officio yang hingga kini tak kunjung menemui titik kejelasan. Dirinya menegaskan bahwa sebuah niat menghilangkan dualisme hal yang sangat baik menurutnya.

“Apabila kita lihat semangatnya, pada prinsipnya keinginan membuat ex-officio itu kan jelas untuk mengakhiri dualisme kewenangan. semangat itu benar, patut di puji dan Bagus, artinya ada keinginan pemerintah untuk mengakhiri dualisme. Tetapikan tidak semua yang bagus itu benar, bahkan tidak semua yang benar itu baik secara hukum,” Cetusnya.

Amir mengatakan, bahwa dari sejak mula, dari sejak dibentuknya Kota Batam melalui undang-undang 53, dualisme ini sudah diantisipasi oleh pembentuk undang-undang dan diharapkan PP tersebut lalu dibentuk. Sebab hal tersebut menjadi sebuah kewajiban hukum.

“Jadi benar semangat menghindari dari dualisme, tapi caranya mari kita buat yang benar, yang benar menurut UU bagaimana, mari kita buat PP. karena itu perintah, perintah yang tidak pernah dikerjakan hingga saat ini,” Kata Amir.

Amir Mahmud menambahkan, permasalahan yang terjadi saat menurutnya sebuah hal yang sangat simpel, namun tergantung pada niat untuk kemajuan kota Batam itu sendiri. Dan harus menghilangkan kepentingan kelompok ataupun pribadi.

“Harapannya simpel sebenarnya. Presiden kita inikan banyak menyelesaikan persoalan-persoalan yang mangkrak di masa lalu. kita tau ada yang mau bikin jalan tol, mau bikin bandara. itu banyak yang mangkrak lah, kita tau lah. Jadi segera lah bentuk PP itu yang mengatur Harmonisasi antara Pemko Batam dan BP Batam, karena kota Batam sebagai kota industri yang harus kembali berjalan dengan baik bukan jalan di tempat, dan kepastian hukum dalam investasi semakin jelas,” Pungkasnya.(*)

Iklan Bawah Artikel

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.