Iklan Atas Artikel
Foto: Darmin Nasution, Menko Bidang Perekonomian RI Dan Akhmad Rosano, Warga Batam (Penggugat).

Otoritasnews.co.id, Batam – Akhmad Rosano yang melakukan gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia (RI) bersama Enam (6) tergugat lainnya. Ia berharap, terkait pembahasan Rencana penunjukan Walikota Batam menjabat Ex-officio (Rangkap Jabatan) kepala BP Batam dapat ditunda hingga perkara gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta pusat mengenai dugaan perbuatan melawan hukum serta dugaan perbuatan ingkar janji apabila telah inkrah pada putusan pengadilan nantinya.

Alasan Akhmad Rosano (Penggugat) meminta presiden RI menghentikan pembahasan Rencana Ex Officio itu, mengingat dalam surat gugatan yang dilayangkannya ke PN Jakarta pusat, ia menyarankan agar rencana Ex-officio dapat di batalkan. namun lebih penting menurut dia untuk segera bentuk peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur tentang hubungan kerja antara Pemko Batam dan BP Batam.

“Memang bukan Ex Officio yang menjadi subtansial gugatan kita, karena Ex Officio memang belum sah. Namun kita gugat terkait perbuatan melawan hukum dan perbuatan Ingkar janji yang hampir 20 tahun tidak dibentuknya PP yang mengatur tentang hubungan kerja antara Pemko Batam dan BP Batam, padahal sudah jelas itu perintah Undang-undang. Didalam gugatan itu kita minta segala bentuk pembahasan terutama Ex Officio bisa di batalkan dulu hingga semua selesai,” Ujarnya.

Advertise!Iklan Dalam Artikel

Mengapa ia meminta pembahasan tentang Ex Officio di batalkan terlebih dahulu, Akhmad Rosano menilai bahwa hal tersebut jika di putuskan akan menimbulkan sebuah masalah baru,” Solusinya itu bentuk dulu PP yang mengatur tentang hubungan kerja antara Pemko Batam dan BP Batam. Jangan biarkan Mangkrak. bukan mala bentuk PP untuk realisasikan Ex Officio. Itu bukan solusi, tapi bakal menimbulkan masalah,” Tegas Rosano, saat dihubungi, 14/8/2019.

Saksikan! Sidang Perdana, 2 Warga Batam Vs Presiden RI

Menanggapi pernyataan menteri koordinator bidang perekonomian RI, Darmin Nasution. Disalah satu media lokal Batam, saat berkunjung di kota batam, Rabu, 14 Agustus 2019 disela-sela acara Lion Air. Menko bidang perekonomian itu menyebutkan bahwa dalam 2 minggu kedepan Ex Officio akan segera terselesaikan. Namun Rosano menilai pernyataan tersebut terkesan keliru.

“Pak Darmin Nasution seharusnya paham terkait gugatan yang kami maksudkan itu. Bukan Mala membuat statement seperti itu. Yang penting itu bentuk PP yang kami maksud, BP Batam baiknya tetap di pimpin oleh orang-orang non politik ( Non anggota partai) bukan Mala orang politik,” Cetusnya.

Menyikapi pernyataan Menko Bidang Perekonomian tersebut, Ia meminta Presiden RI (Joko Widodo) selaku pemegang kekuasaan tertinggi untuk menghentikan rencana Ex-officio yang dinilainya sarat akan Kepentingan politik dan Dugaan kepentingan kelompok tertentu.

“Presiden harus segera hentikan rencana Ex-officio itu. Dan jika perlu kami minta presiden untuk pecat Menko Bidang Perekonomian. sebab dugaan kami banyak kepentingan politik tertentu dalam rencana itu, yang menurut kami tidak akan menyelesaikan masalah yang ada dikota Batam,” Kata Rosano.

Tak hanya itu saja, Sambung Rosano. Dalam rencana ataupun proses pembahasan untuk segera merealisasikan Ex Officio di BP Batam, ia meminta pihak komisi pemberantasan korupsi melakukan pantauan atau investigasi terhadap rencana Penetapan Walikota Batam Rangkap Jabatan sebagai Kepala BP Batam, yang dikatakannya sarat kepentingan kelompok tertentu.

“Kita minta KPK juga ikut melakukan pantau ataupun investigasi terkait rencana Penetapan Walikota Batam Ex Officio kepala BP Batam. Ada apa dibalik ini semua, kenapa sejak Menko Bidang Perekonomian dijabat Darmin Nasution, hal ini begitu menggebu-gebu. Kita belajar pada kasus yang terjadi di Kementerian agama republik Indonesia, ada dugaan bagi-bagi jabatan disana. Ini jangan sampai terjadi dibatam,” Pinta Rosano yang diketahui juga sebagai Ketua Umum DPP LSM Suara Rakyat Keadilan.

“Tak hanya itu saja, coba lihat tindakan Walikota Batam yang memberikan rekomendasi pada proyek reklamasi Teluk Tering, walupun belakangan itu ditarik lagi Rekomendasi dengan berbagai alasan. Tapi ini harusnya menjadi antensi KPK untuk serius pantau itu, ada apa Walikota Batam dengan Menko Bidang Perekonomian serta beberapa orang dugaan kami yang sangat menginginkan hal ini terealisasi. Jangan Masyarakat dijanjikan segala macam tapi tak bisa dipenuhi nantinya. Mala lain yang dilakukan setelah mendapatkan jabatan itu?,” Tambahnya.

Akhmad Rosano menambahkan, terkait gugatan yang dilakukannya bukan untuk Kepentingan pribadinya sendiri, melainkan demi kepentingan kemajuan kota batam. Jika segala bentuk kepastian hukum melalui kebijakan pemegang kekuasaan dapat segera direalisasikan, hal itu diyakini dia dapat memberikan efek positif bagi kota Batam.

“Gugatan ini bukan untuk kepentingan kami sendiri, tapi ini untuk Batam. Sekian lama sejak Batam ditetapkan sebagai daerah otonom. Tidak ada PP dibentuk untuk mengatur hubungan kerja pemko Batam dengan BP Batam. Jadi itu harusnya dibentuk bukan PP untuk realisasikan Ex Officio, Keliru itu,” Pungkasnya.

Sebelumnya, Ditemui otoritasnews.co.id, Amir Mahmud,S.Ag.,MH.,CLA Kuasa hukum penggugat Menjelaskan bahwa, gugatan yang dilakukan cleinnya itu terkait adanya perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Presiden RI).

Subtansial dari gugatan kedua warga Batam itu terkait tidak dibentuknya peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang hubungan kerja antara Pemko Batam dan BP Batam oleh Presiden RI hingga hampir 20 tahun lamanya.

Presiden RI Digugat?, PH Penggugat: Bentuk PP Mengatur Hubungan Kerja Pemko Dan BP Batam Lebih Baik Ketimbang Ex-officio

Berdasarkan pasal 21 undang-undang nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam. Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai daerah otonom Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Di daerahnya mengikutsertakan badan Otorita Batam.

Serta status dan kedudukan badan Otorita Batam (BP Batam) yang mendukung kemajuan pembangunan nasional dan daerah sehubungan dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah perlu disempurnakan.

“Kenapa di Gugat atau apanya yang melanggar hukum?, ternyata di pasal 21 ayat 3 undang-undang 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kota Batam, Disana ditentukan. selama 12 Bulan paling lambat, kota Batam sebagai daerah otonom. pemerintah harus membentuk peraturan pemerintah (PP) yang mengatur Hubungan kerja antara Pemko Batam dengan badan Otorita Batam (BP Batam),” Ujar Amir Mahmud.

Menurutnya, Hal tersebut seharusnya kita dapat memahami maksud pembentuk undang-undang disitu. Kenapa pembentuk undang-undang membuat ketentuan pasal 21 ayat 3, supaya ada PP yang mengatur hubungan, karena sebelumnya ada otorita Batam dengan kewenangannya, lalu muncul Kota Batam (Pemko Batam). “Ini bisa nggak nyambung, dua dua institusi sama-sama punya kuasa. ini gak nyambung nanti ini. Nah di khawatirkan oleh pembentuk Undang-undang, maka dibuatlah itu. agar nyambung, harus dibuatlah PP itu. Namun ternyata PP tersebut sampai gugatan ini di daftarkan tidak pernah dibuat,” Sebutnya.

Ia kembali menjelaskan, bahwa pernah ada masa sesudah undang-undang itu muncul, bahwa PP tersebut akan dibuat. Namun ketika ia melakukan penelusuran hukum, Amir Mahmud mengungkapkan bahwa menemukan data, bahwa itu pernah ada inisiatif pembentukan PP,

“Karena undang-undang itu dan peraturan yang lain tentang pembentukan perundang-undangan itu yang mengerjakan menteri terkait (Mendagri RI) itu pernah ada upaya, Sudah ada harmonisasi dan sinkronisasi dengan DPRD kota Batam dan Pemko Batam saat itu untuk menyusun Rancangan peraturan pemerintah yang mengatur hubungan kerja tadi. Tapi kemudian menghilang. Jejaknya pun tak nampak,” Ungkapnya.

Alih-alih itu dilakukan kata dia, Yang terjadi pada tahun 2000 muncullah undang-undang kawasan bebas Batam, tahun 2007 muncullah BP Batam nya, terus berlanjut.

“Eh, belakangan muncul Ex-Officio. Menurut Klein kami. Itu semuanya tidak perlu. jadi pemerintah sudah melanggar hukum sekian lama malah mau bikin ex-officio lagi. itu makin memperparah pelanggaran pemerintah,” Tegasnya.

Maka untuk itu kata Dia, hal itu membuat Gugatan tersebut dilakukan terhadap 7 tergugat. “Tentunya untuk dua hal, Pertama karena ini negara berdasarkan hukum, you patuh dong pada hukum. Yang kedua, tanpa PP hubungan antara Pemko Batam dengan BP Batam tidak akan pernah Harmonis dan pembentuk undang-undang sudah menyadari dari awal,” Sambungnya.

“Faktanya, sampai sekarang ada dualisme, dualisme ini bukan ke sepihak klien kami. Pak. Rosano dan pak Fachry Agusta. Tapi fakta, pemerintah pun pusing dengan itu, presiden kita pun pusing dengan itu. makanya ada banyak upaya yang mereka lakukan untuk meniadakan dualisme, tapi tetap tidak nyambung karena undang-undang minta PP. You bikin PP itu, bukan Ex-officio,” Kata Amir Saat di wawancarai media ini, Sabtu, 10/8/19.

Presiden RI Dan 7 Pemangku Kebijakan Digugat 2 Warga Batam?

Jika PP tersebut dibentuk membuat bekerjanya Pemko sebagai pemerintah daerah sesuai UU Nomor 45, dan bekerjanya BP Batam kelanjutan dari otorita. itu dua-duanya nyambung. masing-masing bekerja harmonis akhirnya, Apa yang dimaksud dengan dibentuknya Batam sebagai Kota industri di masa lalu, apa yang dikehendaki pembuat undangan-undangan, dengan munculnya Kota Batam, itu bisa dilaksanakan seiring selaras oleh kedua instansi.

“Makanya digugatan itu juga, untuk mencegah munculnya ex-officio yang akan memperpanjang masalah menurut prinsipal kami, maka dibuatlah tuntutan provisionil, jadi digugatan itu biasa memang ada primer, sebelum primer kita minta provisionil. kita minta ada penundaan, kita minta kepada majelis supaya sebelum putusan muncul atas perkara ini agar tergugat diperintahkan menghentikan segala hal yang terkait dengan ex-officio termasuk proses pembentukan rancangan PP yang akan merubah PP 47,” Terangnya.

Terkait langkah Akhmad Rosano bersama Fachry Agusta, dua warga Batam yang menggugat Presiden RI dan 6 tergugat Lainnya, akan di laksanakan sidang perdana pada 26 Agustus 2019, Pukul 10:00 Wib bertempat di PN Batam mendatang. Sesuai nomor perkara : 179/Pdt.G/2019/PN Btm (Perbuatan Melawan Hukum). Dilanjutkan sidang Perkara Perbuatan Ingkar janji, yang diperkirakan akan berlangsung pada 29 Agustus 2019, bertempat di PN Jakarta pusat.

Menarik untuk publik ketahui, Selain Presiden RI sebagai tergugat, enam (6) tergugat lainya diantarnya, Mendagri RI, Gubenur Kepri, DPRD Provinsi Kepri, BP Batam, Walikota Batam dan DPRD kota Batam.(*)

Iklan Bawah Artikel

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.