Iklan Atas Artikel

Otoritasnews.co.id, Batam – Terkait rencana pemerintah pusat menjadi H.M.Rudi Walikota Batam sebagai kepala BP Batam secara ex-officio (Rangkap Jabatan) masih tanda tanya dan terkesan hanya sebagai wacana.

Pasalnya, meksi sudah berkali-kali kabar akan dilakukannya pengangkatan Walikota Batam sebagai Kepala BP Batam, hingga kini hal tersebut juga belum terealisasi.

Advertise!Iklan Dalam Artikel

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui koordinator kementerian bidang perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan bahwa jabatan ex-officio Walikota akan direalisasikan memasuki awal tahun 2019, namun hal itu kembali ditunda dengan berbagai alasan.

Kemudian, muncul kembali kabar bahwa ex-officio (rangkap jabatan) tersebut akan terealisasi pada 30 April 2019. Seiring kabar, masa jabatan Edy Putra Irawady selaku kepala BP Batam yang akan berakhir pada 30 April 2019. Dan kabar bahwa pemerintah pusat sedang menggodok regulasi tersebut.

Namun demikian, realisasi Walikota menjadi kepala BP Batam secara ex-officio belum juga terlihat hingga saat ini.

Ketua Dewan Pakar Kadin Batam, Ampuan Situmeang menilai, terkait rencana pemerintah pusat menjadi Walikota Batam sebagai kepala BP Batam secara ex-officio harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ketentuan Peraturan perundangannya dulu di rumuskan dan di harmonisasikan supaya selaras. setelah itu baru ditindak lanjuti dengan yang lain misalnya penetapan dan atau pelantikan dan lain-lainnya,” Ujarnya

Mengenai kabar yang terkemuka ke publik, bahwa masa jabatan Edy Putra Irawady selaku kepala BP Batam yang akan berakhir pada 30 April 2019, Ampuan Situmeang menegaskan bahwa kabar tersebut dapat dikatagorikan sebagai berita (Hoax) bohong.

“SK kepala BP bukan berakhir 30 April. masa jabatan Edy Putra kepala BP Batam, itu tidak ada ketentuannya berakhir 30 april. itu hoax,” Ungkap Ampun Situmeang dihubungi awak media otoritasnews.co.id, Selasa, 23 April 2019.

Melihat rencana ex-officio yang terkesan hanya sebuah wacana serta sulit untuk di wujudkan. Namun hal tersebut telah menyita perhatian dan penilaian masyarakat batam, bahkan masyarakat kepulauan Riau.

“Sepanjang dasar ketentuan peraturannya sudah ada dapat direalisasikan. tapi kalau belum, sulit juga memaksakannya. Pemerintahan di NKRI kita ini dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, bukan berdasarkan kekuasaan,” Lanjutkan

“Kalaupun bentuknya adalah Kebijakan Pemerintah juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku,” Kata Ketua Dewan Pakar Kadin Batam serta diketahui juga selaku Praktisi dan atau Peneliti Hukum dan juga Dosen Paska Sarjana di Fak.Hukum UIB.

Ia mengingatkan pemerintah pusat dan semua pihak agar tetap mengikuti aturan yang ada, serta tidak membuat suatu kabar yang kemudian menimbulkan anggapan masyarakat, bahwa ex-officio akan terealisasi dalam waktu dekat.

“Pemerintah pusat maupun semua pihak, baiknya tidak membuat kabar yang kemudian menimbulkan anggapan masyarakat bahwa ex-officio akan terealisasi dalam waktu dekat.
Buat dulu regulasinya sesuai peraturan perundang-undangan barulah kita dapat memberikan kabar ke tengah masyarakat. Agar tidak menjadi berita Hoax nantinya,” Pungkasnya.[*]

Iklan Bawah Artikel

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.