www.Otoritasnews.co.id – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama akan menggelar pertemuan atau Ijtima Ulama ke-4. Namun, terkait masalah jadwal, tempat, dan tema masih akan dibicarakan dalam rapat persiapan.
“Ini masih tahap awal, apa yang akan dibahas pada rapat adalah soal sikap keumatan dari ormas-ormas yang bergabung dengan GNPF terkait situasi terbaru,” kata Ketua GNPF-Ulama, Ustaz Yusuf Martak dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).
Menurut Yusuf, Ijtima ke-4 akan merangkum semua masukan para tokoh, ulama, dan ormas yang menjadi bagian GNPF. Masukan tersebut akan menjadi sikap resmi GNPF Ulama.
“Semua masukan itu nanti jadi sikap kami,” tegasnya.
Yusuf menjelaskan GNPF Ulama tidak menyikapi manuver-manuver politik kelompok lain, termasuk pertemuan Lebak Bulus antara Jokowi-Prabowo. Sebab, GNPF-Ulama menyikapi arah politik harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan ulama dan ormas Islam.
“Saat ini, kami masih santai-santai saja, tidak berpengaruh dengan situasi di luar, karena semua kelompok punya hak untuk melakukan pertemuan. Kami hanya mengikuti masukan dan arahan ulama serta imam besar kami,” jelasnya.
“Dalam Ijtima Ulama 4 nantinya kami akan menampung semua aspirasi apa yang menjadi masukan dari berbagai ormas.
Sekjen FPI sekaligus pendiri GNPF-Ulama Munarman, menambahkan bahwa Ijtima ulama ke-4 bertujuan melakukan konsolidasi ulama dan umat terkait keputusan beberapa bidang pada ijtima sebelumnya.
“Pada intinya, ijtima ke-4 untuk melakukan konsolidasi kalangan umat dan ulama, karena sejak awal kami melakukan ijtima ada keputusan bidang-bidang, seperti bidang ekonomi, organisasi, kemanusiaan dan politik,” katanya.
“Karena waktu Ijtima sebelumya memang jelang Pilpres, keputusan bidang politik lebih seksi jadi lebih banyak mengundang perhatian,” imbuhnya.
Karena momentumnya berrsamaan dengan proses pencapresan.
Nah Ijtima ke-4 lanjut Mumarman ,bertujuan melakukan evaluasi, mengevaluasi dari seluruh keputusan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sudah sejauh mana perkembangan dari apa yang diputuskan.
“Ulama dalam politik adalah perjuangan tata nilai, bukan semata terseret dalam politik praktis semata atau power sharing,” jelasnya.
Munarman menerangkan, karena sebenarnya pada intinya para ulama ini memperjuangkan keadilan, memperjuangkan persamaan equity, jadi kepada yang lemah kita bantu kepada yang kuat kita persilahkan untuk berusaha sendiri.
“Jadi artinya keadilan menjadi konsentrasi kami, terciptanya keadilan tanpa diskriminasi, Anti Kecurangan, Anti Kedzoliman,” pungkasnya. (daus)